Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, alasan tersebut tidak dapat menjadi dalih bagi KPK untuk tidak segera mengusut dugaan tindak pidana lainnya, yakni perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

"Firli mengatakan bahwa kita fokus dulu ke kasus utamananya dan setelah kasus utamanya selesai baru kita masuk ke isu obstruction of justice. Ini kan statement yang lagi-lagi keliru," kata Kurnia dalam sebuah diskusi, Jumat (5/6/2020).

Kurnia menuturkan, KPK semestinya dapat segera menindak dugaan obstruction of justice tersebut mengingat KPK mempunyai penyidik yang jumlahnya tidak sedikit.

"Dan tidak ada persyaratan untuk menindak obstruction of justice harus menunggu tindak pidana korupsinya ini selesai," kata Kurnia.

Ia pun mencontohkan kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto di mana KPK segera menjerat pengacara Novanto, Friedrich Yunadi dengan pasal perintangan penyidikan karena telah merekayasa kecelakaan yang melibatkan Novanto.

Kurnia pun mengingatkan bahwa KPK mesti segera mengembangkan kasus yang menjerat Nurhadi tersebut. Tidak hanya dengan pasal perintangan penyidikan, tetapi juga pasal pencucian uang.

"Kami berharap KPK tidak terlalu larut dalam euforia penangkapan Nurhadi. karena permainan sebenernya baru dimulai," kata Kurnia.

Sebelumnya, Firli menyebut KPK tengah fokus menangani perkara pokok yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Kita sekarang fokus dengan kasus utama, yaitu saudara NHD menerima hadiah janji berupa gratifikasi. Jadi itu yang kita kerjakan, itu yang pertama," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2020), seperti dikutip dari ANTARA.

Hal itu disampaikan Filri saat ditanya soal kapan KPK akan mulai mengusut dugaan perintangan penyidikan terkait pelarian Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Diketahui, Nurhadi, Rezky, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Nurhadi dan Rezky yang sempat buron ditangkap KPK pada Senin (1/6/2020) lalu sedangkan Hiendra masih diburu KPK.

Dalam kasus tersebut, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.