Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah daerah di Amerika Serikat (AS).

Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh peristiwa George Floyd, warga kulit hitam, yang tewas karena lehernya ditindih oleh polisi di Minneapolis, Minnesota, AS saat melakukan pengamanan.

Masyarakat marah dengan sikap polisi yang dianggap bersikap diskriminatif berdasarkan ras. Kemarahan diluapkan dengan aksi unjuk rasa hingga terjadi kericuhan aparat dan demonstran.

Presiden AS Donald Trump pun menginstruksikan pejabat publik untuk bersikap tegas terhadap warga yang melakukan kericuhan.

Lantas bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di AS?

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha memastikan tidak ada WNI yang terdampak aksi demonstrasi.

"Berdasarkan informasi yang diterima dari perwakilan kita di Amerika Serikat, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari proses demonstrasi yang ada di Amerika Serikat," kata Judha dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri yang dilakukan secara daring, Rabu (3/6/2020).

Judha mengatakan, perwakilan Indonesia terus berusaha membangun komunikasi dengan WNI, baik melalui komunitas atau platform online.

Komunikasi dilakukan untuk memantau kondisi WNI yang ada di lokasi unjuk rasa.

"Dan alhamdulillah hingga saat ini kondisi warga negara kita dalam kondisi baik dan aman," ujar dia.

Imbauan bagi WNI

Menurut Judha, perwakilan pemerintah di AS sudah memberikan imbauan pada WNI.

Mulai dari imbauan tetap tenang, tidak keluar rumah, hingga selalu mengikuti arahan dari pemerintah setempat.

"Imbauan-imbauan juga telah diberikan oleh seluruh perwakilan kita, meminta agar seluruh warga negara kita yang ada di Amerika Serikat tetap tenang," ungkapnya.

Secara terpisah, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC meminta WNI menjauhi seluruh lokasi unjuk rasa di AS demi keselamatan.

"WNI kita wanti-wanti agar menjauhi tempat-tempat terjadinya aksi unjuk rasa karena akan membahayakan keselamatan dan keamanan mereka. Patuhi setiap instruksi, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat," kata Kuasa Usaha Ad-Interim atau Wakil Duta Besar RI untuk AS Iwan Freddy Hari Susanto melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).

Iwan mengatakan, seluruh WNI di AS yang berjumlah 142.441 berada dalam kondisi aman dan tidak ada laporan terkait WNI yang terdampak akibat demontrasi.

Ia menambahkan, KBRI Washington DC bersama dengan seluruh Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Amerika Serikat juga terus memonitor dari dekat sekaligus memastikan keselamatan WNI yang tersebar di berbagai kota dan wilayah.

Aksi unjuk rasa terjadi di berbagai negara bagian di AS, mulai dari wilayah Pantai Timur hingga Pantai Barat, telah memasuki hari ketujuh. Sebagian telah menerapkan peraturan jam malam dan status darurat.

Iwan juga mengatakan, seluruh Perwakilan RI di AS terus menjalin kontak dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia.

Salah satu simpul komunitas ialah mahasiswa Indonesia di berbagai wilayah di AS untuk membantu memantau dari dekat dan memastikan keselamatan WNI.

Iwan menuturkan KBRI Washington DC dan seluruh KJRI di AS juga membuka layanan nomor hotline bagi masyarakat Indonesia jika membutuhkan bantuan atau pertolongan.

"Keselamatan dan keamanan WNI di AS menjadi prioritas utama dan perhatian khusus KBRI Washington DC dan seluruh KJRI di AS," tambah Iwan.

Sementara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Lost Angeles mengimbau WNI tidak ikut campur dalam aksi unjuk rasa dan menyesuaikan aturan jam malam di seluruh wilayah Los Angeles Country.

Bagi WNI yang menjalankan usaha, diimbau agar dapat menyesuaikan jam operasional serta memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman.

"Penetapan jam malam oleh pemerintah setempat ditujukan untuk membantu meredakan eskalasi situasi keamanan," Konjen RI di LA Saud Purwanto Krisnawan melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Saud juga meminta agar WNI tidak menyampaikan dukungan, pernyataan maupun penandatanganan petisi baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Juga tidak mengunggah konten di platform media sosial yang bernada kritik atau melecehkan kebijakan pemerintah kota atau negara bagian atau federal dalam penanganan anti-diskriminasi/rasialisme, maupun penanganan unjuk rasa di AS saat ini," tuturnya.