Salin Artikel

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Sebab, menurutnya, masa depan bangsa ditentukan oleh masyarakat sendiri.

"Kita tidak perlu menunggu datangnya vaksin. Kita harus kembali melakukan kehidupan produktif. Bagaimanapun kita yang tentukan masa depan bangsa," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu (3/6/2020).

Yuri pun meuturkan bahwa hingga saat ini semua pihak belum tahu sampai kapan vaksin untuk Covid-19 bisa ditemukan.

Karenanya, bisa jadi dalam waktu yang sangat lama, masyarakat harus membiasakan diri hidup dengan pardigma kenormalan baru.

"Bisa jadi dalam waktu cukup lama kita harus hidup dengan paradigma hidup yang baru (new normal)," tutur Yuri.

Oleh sebab itu, pemerintah mengajak masyarakat membiasakan menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil untuk menghindari penularan Covid-19.

Yuri menegaskan, kebiasaan itu tidak sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kebiasaan-kebiasaan kecil itu menurutnya efektif mencegah penularan.

"Yakni mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dalam kontak fisik, menghindari kerumunan, memakai masker dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat," tambah Yuri.

Dalam kesempatan yang sama, Yuri juga mengungkapkan masih adanya penambahan kasus baru Covid-19.

Dia mengatakan, ada 684 kasus baru positif Covid-19 hingga Rabu siang. Sehingga saat ini total ada 28.233 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Dari data tersebut tercatat 471 pasien sembuh dari Covid-19, sehingga total seluruh pasien sembuh ada 8.406 orang.

Terakhir, jumlah pasien meninggal dunia setelah tertular Covid-19 bertambah 35 orang. Sehingga, secara akumulatif ada1.698 pasien meninggal dunia akibat Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/17062691/jubir-pemerintah-kita-tak-perlu-menunggu-datangnya-vaksin-untuk-kembali

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke