Salin Artikel

Survei Roda Tiga Konsultan: 76,7 Persen Responden Mengaku Belum Dapat Bansos

Temuan ini terungkap dari survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020.

"Sebanyak 76,7 persen responden mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan selama pandemi Covid-19. Kemudian sebanyak 23,3 persen menjawab pernah menerima bantuan," ujar Kahfi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2020).

Dari responden yang menjawab pernah menerima bantuan, tercatat sebanyak 10 persen responden menerima dari pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian sebanyak 5,3 responden menjawab menerima bantuan dari pemerintah pusat dan sebanyak 3 persen menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

"Kemudian sebanyak 4,8 responden menyatakan menerima bantuan dari lembaga sosial. Ternyata bantuan dari lembaga sosial cukup berperan. Bahkan lebih tinggi daripada bantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan hampir setara dengan pemerintah pusat," ungkap Kahfi.

Survei ini juga mengungkapkan, sebanyak 73,2 responden mengakui kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk daripada sebelum pandemi Covid-19.

Lalu, sebanyak 24,2 persen responden mengatakan, tidak ada perubahan dalam ekonomi rumah tangganya.

"Dan Hanya 1.6 persen responden yang mengatakan kondisi ekonominya lebih baik," tutur Kahfi.

Lebih lanjut, responden sekaligus diminta untuk memberi penilian terhadap tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

"Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ke-tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa," ungkap Kahfi.

Hasil survei menunjukkan, dari ketiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja pemerintah pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6,78/10) dibanding pemerintah provinsi (nilai rata-rata: 7,05/10) dan pemerintah kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6,99/10).

Dalam hal ini, pemerintah provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik.

Menarik untuk dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari pemerintah provinsi hanya sebesar 3 persen (paling rendah).

Namun, kinerja pemerintah provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

"Tampaknya pemberitaan tentang figur para gubernur dan kegiatannya mampu mengatasi minimnya bantuan dari pemerintah provinsi," ujar Kahfi.

Sementara itu, kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19, tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu sedang-sedang saja (nilai rata-rata: 7,09/10).

Kemudian, hasil survei juga menunjukkan, bahwa sebanyak 98,9 persen responden telah mengetahui tentang Covid-19 dan hampir semua menganggap bahwa Covid-19 berbahaya atau sangat berbahaya (94, 8 persen).

Sementara itu, yang mengatakan tidak berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali hanya 4,1 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang berbahaya," ungkap Kahfi.

Adapun, survei ini bertujuan untuk mengetahui awareness dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah serta bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon (by phone survei).

Metode survei telepon dipilih karena merupakan cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama.

Adapun pemilihan responden survei ini berdasarkan bank data nomor kontak responden yang pernah diwawancarai dalam survei-survei sebelumnya, yaitu sejumlah 10.456 data.

Bank data ini merupakan hasil dari stratified random sampling pada survei skala nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan sebelumnya.

Dari bank data tersebut diambil secara stratified random sampling sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2.89 persen dan confidence level pada 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/13353191/survei-roda-tiga-konsultan-767-persen-responden-mengaku-belum-dapat-bansos

Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke