Temuan ini terungkap dari survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020.
"Sebanyak 76,7 persen responden mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan selama pandemi Covid-19. Kemudian sebanyak 23,3 persen menjawab pernah menerima bantuan," ujar Kahfi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2020).
Dari responden yang menjawab pernah menerima bantuan, tercatat sebanyak 10 persen responden menerima dari pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian sebanyak 5,3 responden menjawab menerima bantuan dari pemerintah pusat dan sebanyak 3 persen menerima bantuan dari pemerintah provinsi.
"Kemudian sebanyak 4,8 responden menyatakan menerima bantuan dari lembaga sosial. Ternyata bantuan dari lembaga sosial cukup berperan. Bahkan lebih tinggi daripada bantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan hampir setara dengan pemerintah pusat," ungkap Kahfi.
Survei ini juga mengungkapkan, sebanyak 73,2 responden mengakui kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk daripada sebelum pandemi Covid-19.
Lalu, sebanyak 24,2 persen responden mengatakan, tidak ada perubahan dalam ekonomi rumah tangganya.
"Dan Hanya 1.6 persen responden yang mengatakan kondisi ekonominya lebih baik," tutur Kahfi.
Lebih lanjut, responden sekaligus diminta untuk memberi penilian terhadap tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19.
"Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ke-tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa," ungkap Kahfi.
Hasil survei menunjukkan, dari ketiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja pemerintah pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6,78/10) dibanding pemerintah provinsi (nilai rata-rata: 7,05/10) dan pemerintah kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6,99/10).
Dalam hal ini, pemerintah provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik.
Menarik untuk dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari pemerintah provinsi hanya sebesar 3 persen (paling rendah).
Namun, kinerja pemerintah provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota.
"Tampaknya pemberitaan tentang figur para gubernur dan kegiatannya mampu mengatasi minimnya bantuan dari pemerintah provinsi," ujar Kahfi.
Sementara itu, kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19, tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu sedang-sedang saja (nilai rata-rata: 7,09/10).
Kemudian, hasil survei juga menunjukkan, bahwa sebanyak 98,9 persen responden telah mengetahui tentang Covid-19 dan hampir semua menganggap bahwa Covid-19 berbahaya atau sangat berbahaya (94, 8 persen).
Sementara itu, yang mengatakan tidak berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali hanya 4,1 persen.
"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang berbahaya," ungkap Kahfi.
Adapun, survei ini bertujuan untuk mengetahui awareness dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah serta bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon (by phone survei).
Metode survei telepon dipilih karena merupakan cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama.
Adapun pemilihan responden survei ini berdasarkan bank data nomor kontak responden yang pernah diwawancarai dalam survei-survei sebelumnya, yaitu sejumlah 10.456 data.
Bank data ini merupakan hasil dari stratified random sampling pada survei skala nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan sebelumnya.
Dari bank data tersebut diambil secara stratified random sampling sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2.89 persen dan confidence level pada 95 persen.
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/13353191/survei-roda-tiga-konsultan-767-persen-responden-mengaku-belum-dapat-bansos