Menko PMK: Banyak Penduduk yang Miskin Kagetan akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut banyak masyarakat jatuh miskin karena pandemi virus corona atau Covid-19.

Sebab, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian setelah sejumlah pemerintah daerah menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Mereka adalah penduduk kita yang sebelumnya tidak miskin, namun sekarang jatuh miskin. Atau yang saya sebut miskin kagetan akibat dampak dari Covid-19," kata Muhadjir dalam video conference dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Oleh karena itu, Muhadjir menegaskan, bahwa saat ini pemerintah tak hanya membantu masyarakat yang sejak awal sudah tercatat sebagai warga tak mampu.

Namun, pemerintah juga harus fokus membantu masyarakat yang jatuh miskin setelah kehilangan mata pencaharian.

Muhadjir pun memaparkan sejumlah bantuan yang telah digelontorkan pemerintah seperti bantuan paket sembako, bantuan langsung tunai, hingga penurunan tarif dasar listrik.

Namun ia mengakui perlu pemutakhiran data terlebih dahulu untuk menyasar kelompok yang baru jatuh miskin ini. Sebab, kelompok ini belum tercatat dalam data Kementerian Sosial.

"Ini perlu ada pencarian data dan verifikasi data kemudian baru dipastikan mereka perlu dapat bantuan. Sesuai arahan Presiden diperhatikan betul kelompok masyarakat yang mendadak menjadi miskin ini," kata Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksi bakal ada lonjakan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pasalnya, pandemi virus corona (Covid-19) telah mematikan banyak kegiatan usaha dan mengakibatkan lapangan kerja hilang dalam jumlah besar.

Bahkan Core memproyeksi, untuk skenario sangat berat, risiko pertambahan penduduk miskin bisa mencapai 12,2 juta orang, dengan asumsi penyebaran Covid-19 tak lagi terbendung dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan secara masif baik di Jawa dan Luar Jawa dengan standar sangat ketat.