Salin Artikel

Mensos akan Bicara dengan Anies, Pastikan Data Penerima Bansos Sembako Presiden Tepat

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensoso) Juliari P Batubara akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) sembako presiden.

Hal itu karena Mensos mendapati daftar penerima bansos sembako dari Presiden di DKI Jakarta yang sama dengan data Kementerian Sosial (Kemensos) saat terjun langsung mendistribusikan bantuan di beberapa titik, Minggu (4/5/2020).

Akibat kesamaan data itu, beberapa orang menerima bantuan lebih dari sekali. Padahal, target bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima bansos.

“Saya akan berbicara dengan Gubernur DKI karena rencana awalnya kan data itu tidak sama. Data dari pemda yang diberikan kepada kami adalah warga yang benar-benar baru,” ujar Juliari dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, distribusi bansos bagi warga terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) tak hanya harus cepat, melainkan juga harus tepat sasaran.

Keduanya bisa dilakukan bila tersedia data penerima bantuan yang dapat dipercaya. Dalam penyaluran bantuan bansos, Kemensos berdasarkan data-data dari pemda.

“Bukan kami yang menurunkan data ke bawah. Namun, kami menerima data dari daerah. Aturannya, pembaruan data itu siklusnya dimulai dari bawah atau dari daerah,” ujar Juliari.

Pihaknya pun sebenarnya berharap data yang diterima berbeda dengan masyarakat yang sudah menerima bansos dari DKI dan presiden.

“Kebetulan Senin (4/5/2020) siang, saya akan rapat dengan Gubernur DKI. Saya tentu akan membicarakan masalah ini,” imbuh Mensos.

Ia berharap bisa mendapat data yang benar-benar baru untuk bantuan tahap selanjutnya, yakni masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sembako sama sekali.

Kemudian meski sasaran bantuan Kemensos sama dengan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, distribusi tetap dilanjutkan.

“Kan tidak mungkin paket bansos sembako yang sudah ada sekarang ditahan menunggu data baru dari pemda. Jadi tetap disalurkan kepada masyarakat,” ujar Menteri Juliari.

Oleh karena itu, Kemensos menggandeng lurah, RT, dan RW setempat untuk mengajak warga yang dua kali menerima bantuan agar mau berbagi dengan mereka yang belum menerima bansos.

Kerahkan seluruh jajaran Kemensos

Sementara itu, Kemensos mengerahkan seluruh jajarannya dalam pembagian bansos tersebut. Tujuannya agar proses distribusi berjalan lancar.

“Seluruh jajaran di Kemensos turun memastikan memastikan distribusi bansos sembako presiden di DKI Jakarta berjalan lancar. Ini merupakan distribusi Bansos Sembako bantuan Presiden Tahap 1 dan akan ada bantuan tahap berikutnya,” kata Menteri Juliari.

Mensos sendiri memantau jalannya distribusi di Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung RW 06 dan 10 dengan kesiapan sebanyak 4.737 paket.

Lokasi lain ada di Gang Masjid VIII, RT 2, RW1, Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebanyak 326 paket.

Selanjutnya, ada Kelurahan Srengseng RW 03 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sebanyak 700 paket sembako. Mensos juga mengecek titik distribusi di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Salah satu penerima bantuan bernama Wiwik mengaku sangat senang menerima bantuan dari Mensos karena suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan tak lagi memiliki penghasilan.

Selain Mensos, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensoso Hartono Laras dan para pejabat Eselon 1 dan pejabat teras lain ikut turun langsung ke sejumlah titik distribusi bantuan.

Hartono Laras sendiri berpesan kepada perangkat pemerintahan di lokasi distribusi untuk menyalurkan bantuan sebaik-baiknya.

“Pak Lurah, Pak RT/RW yang tahu daerahnya. Silakan sembako bantuan presiden melalui Mensos ini disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Ini baru Tahap 1. Nanti akan ada bantuan tahap berikutnya,” ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/10004771/mensos-akan-bicara-dengan-anies-pastikan-data-penerima-bansos-sembako

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke