Salin Artikel

Partai Koalisi Pemerintah Kritik Kartu Prakerja, Ini Tanggapan Istana

Ia meyakini bila dijelaskan dengan baik, partai-partai koalisi yang mengkritik Kartu Prakerja akan memahami tujuan dari program tersebut.

"Apabila ada yang kritik atau menggugat, saya kira wajar karena DPR fungsinya pengawasan. Tapi pemerintah yakin bahwa pemahaman yang sama bisa dicapai melalui penjelasan yang baik, masuk akal, dan bisa diterima semua pihak," ujar Donny kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan dari setiap program yang dijalankan, termasuk Kartu Prakerja.

Ia pun memastikan kinerja pemerintah dalam menjalankan program Kartu Prakerja untuk membantu pekerja yang terkena PHK di masa pandemi Covid-19 tak terganggu dengan munculnya kritikan tersebut.

"Pemerintah tetap bekerja keras untuk mengatasi dampak ekonomi dari Covid-19," ujar Donny.

"Pemerintah akan memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya. Supaya ada pemahaman yang sama sehingga kita bisa segera meringankan kesulitan mereka yang terdampak akibat PHK dengan Kartu Prakerja ini," lanjut dia.

Untuk diketahui, sejumlah anggota Komisi III DPR menyampaikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam program Kartu Prakerja.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020), tak sedikit politisi dari partai koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi yang khawatir terdapat penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 Triliun tersebut.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK untuk mengawasi lebih ketat program yang diinisiasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Pengawasan tersebut, kata dia, bisa dimulai dari proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tinggi.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600.000, di YouTube itu gratis," ujarnya.

Oleh karenanya, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Prakerja.

"Itu dikejar pak, ini kita geregetan Pak, kita ingin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.

Senada dengan Habiburokhman, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan meminta KPK mengusut terpilihnya delapan platform digital tanpa tender dalam program Kartu Prakerja.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?" kata Arteria.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/01/07370011/partai-koalisi-pemerintah-kritik-kartu-prakerja-ini-tanggapan-istana

Terkini Lainnya

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke