PAN Minta DPR Berhati-hati Bahas RUU Selama Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Ali, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU Cipta Kerja dengan pakar, akademisi dan praktisi usaha, Senin (27/4/2020).

"Pesan ketua umum memperhatikan perkembangan penanganan Covid-19 merupakan bencana nasional, maka kita harus hati-hati di dalam setiap rancangan UU yang berpihak pada rakyat banyak," kata Ketua Komisi VIII DPR itu.

Ali juga mengatakan, Zulkifli dalam rapat internal DPP, juga sepakat dengan keputusan Presiden Jokowi yang menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Sebab, penundaan tersebut harus mempertimbangkan 174 pasal dan 1.028 halaman yang harus didalami agar ke depannya menjadi RUU tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, menurut kami RUU ini sangat penting untuk dimatangkan lebih mendalami subtansinya, sehingga ketika terjadi pembuatan UU, maka dapat berlaku secara utuh," ujarnya.

Seperti diketahui, pembahasan draf RUU Cipta Kerja tetap dilakukan di DPR.

Kendati demikian, pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut ditunda menyusul keputusan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (24/4/2020).

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi.

Hal serupa juga disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Ia meminta, Badan Legislasi untuk menunda pemahaman klaster ketenagakerjaan seiring pembahasan RUU Cipta sudah mulai digelar di ruangan Baleg.

"Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya," kata Puan, Kamis (23/4/2020).

Puan juga meminta Baleg dapat membuka ruang diskusi publik terutama bagi serikat pekerja sebelum membahas klaster tersebut.

Selain itu, Baleg diminta dapat membaca situasi krisis di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja," ucapnya.

Sementara itu, pada hari ini Senin (27/4/2020), Baleg melanjutkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi dan praktisi usaha guna menerima masukan untuk pembahasan RUU ke depannya.