Covid-19 Bukan Cuma Isu Kesehatan, Pemerintah Diminta Perbaiki Sinergi Informasi

Sebab, menurut Gun Gun, wabah Covid-19 yang disebabkan penularan virus corona bukan sekadar isu kesehatan.

"Isu corona ini bukan semata isu kesehatan. Masalah ikutannya tuh banyak, misal resesi ekonomi, mungkinkah terjadi," kata Gun Gun dalam diskusi online "Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona", Jumat (17/4/2020).

Dia mengatakan, kementerian atau lembaga perlu menyiapkan juru bicara yang memiliki kapasitas menyampaikan narasi yang mampu membangun kepercayaan publik.

Menurut Gun Gun, menyebutkan selain isu ekonomi, isu-isu sosial turut terseret di pusaran wabah Covid-19.

Gun Gun mengatakan, saat ini peran juru bicara di kementerian atau lembaga, terutama di tingkat daerah, belum optimal.

"Misal kementerian bidang ekonomi, mestinya menyiapkan narasi. Lalu, di bidang sosial seperti apa, pendidikan atau yang di bawah Menko PMK intens memberikan informasi yang hubungannya mendiseminasikan kebijakan," ucap dia.

"Bagaimana implementasinya sekaligus mensinergikan dukungan publik," kata Gun Gun.

Menurut dia, saat ini informasi yang disampaikan pemerintah terkesan sekadar perbaruan data Covid-19 mengenai jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal.

"Yang terjadi informasi dari hari ke hari adalah update hanya semata jumlah meninggal, sembuh," ujarnya.

Maka, kata Gun Gun, ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah agar penanganan Covid-19 optimal dan kepercayaan publik terbangun dengan baik.

Pertama, harus ada sinergi antarlembaga di pusat dan daerah. Ia mengatakan bahwa fungsi-fungsi komunikasi merupakan kunci membangun kepercayaan publik.

"Sinergi antarlembaga daerah juga pemerintah pusat, vertikal dan horizontal. Birokrasi tidak hanya semata kelembagaan, tapi fungsinya berperan. Peran yang harus dioptimalkan adalah komunikasi," kata Gun Gun.

Pemerintah perlu menentukan siapa saja yang memiliki kewenangan menyampaikan informasi terkait penanganan Covid-19.

"Information role mengenai siapa yang harus bicara. Saya lihat terlalu banyak paradoks yang ditimbulkan oleh mereka semua yang boleh bicara," ujarnya.

"Saya bingung tenaga ahli boleh bebas bicara di publik, bagaimana itu nomenklaturnya? Information role harus jelas. Selain misal Pak Fadjroel (jubir presiden Fadjroel Rachman), siapa lagi yang bisa berbicara di publik. Itu penting diperbaiki," ucap Gun Gun.

Kemudian, dia mengatakan, komunikasi kebijakan pemerintah harus jelas dan tegas.

Gun Gun mengatakan, jika pemerintah mau segala kebijakan yang dikeluarkan terimplementasikan dengan baik, maka arahannya harus jelas.

"Kebijakan kan tentang apa yang diambil atau tidak diambil pemerintah. Ketika mengambil kebijakan, harus jelas, tegas, dan harus official, directive memberi arahan implementatif ke bawah," ucapnya.

"Harus punya fungsi kohersif. Sanksinya apa. Misal PSBB dilanggar, apa sanksinya? Selama tidk terjadi, policy pemerintah mirip imbauan yabg tidak punya daya ikat," kata Gun Gun.