Salin Artikel

Jokowi Minta Industri Pariwisata Diberi Stimulus agar Tak PHK Karyawan

Stimulus ini diharapkan membuat industri pada dua sektor tersebut bertahan di masa pandemi virus corona (Covid-19) ini dan tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan.

"Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas lewat video conference, Kamis (16/4/2020).

Presiden Jokowi juga meminta jajarannya memastikan adanya program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pariwisata secara tepat sasaran.

Selain itu, ia meminta realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata diarahkan pada program padat karya yang bisa membantu pekerja informal di sektor pariwisata.

"Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan karena Covid-19 ini adalah dunia pariwisata, baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat, yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana," kata dia.

Presiden Jokowi pun meyakini pariwisata dalam negeri hanya akan lesu sampai akhir tahun ini.

Setelah pandemi Covid-19 sudah selesai pada tahun 2021, maka Kepala Negara meyakini pariwisata di Tanah Air akan meningkat pesat.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk tidak terjebak pada pesimisme karena masalah Covid-19 ini.

Ia justru meminta Menteri Pariwisata Wishnutama dan pejabat terkait lainnya untuk mulai mempersiapkan diri.

"Jangan sampai booming yang akan muncul setelah Covid-19 ini selesai tak bisa kita manfaatkan secara baik," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/16/12181431/jokowi-minta-industri-pariwisata-diberi-stimulus-agar-tak-phk-karyawan

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke