Pilkada 2020 Digelar 9 Desember, Partisipasi Masyarakat Dikhawatirkan Turun akibat Covid-19

JPPR menyayangkan pelaksanaan pilkada yang tetap dipaksakan untuk digelar, sementara pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda bakal berakhir.

"Mengapa harus tetap dilaksanakan pada 9 Desember? Tentu harus ada berbagai pertimbangan jika merujuk kondisi terakhir pandemi Covid-19," ujar Alwan dalam diskusi JPPR yang digelar secara daring pada Rabu (15/4/2020).

Sebab, Alwan khawatir jika masyarakat masih fokus pada pemulihan dampak akibat pandemi Covid-19 pada Desember nanti.

"Jika demikian partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 bisa menurun. Masyarakat masih fokus pada pemulihan dan berbagai hal lain menyangkut Covid-19," tuturnya.

Alwan juga menyoroti teknis lanjutan tahapan pilkada 2020 jika pemungutan suara tetap jatuh pada 9 Desember.

JPPR meminta DPR, pemerintah dan penyelenggaraan pemilu merumuskan dengan cermat tahapan, program dan jadwal pilkada 2020.

"Harus dari tanggal berapa tahapan lanjutan dimulai jika pemungutan suara pada 9 Desember? Kemudian bagaimana tahapan lain apakah akan dilakukan secara padat?, " tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19.

Tahap pemungutan suara yang sedianya akan digelar pada 23 September ditunda menjadi 9 Desember.

Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Kendati demikian, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal Pilkada lainnya, apabila perkembangan Covid-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei.

"Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, Komisi II mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan Pilkada yang dimuat dalam Perppu.

Ia mengatakan, normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut penting karena merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019.

"Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu," pungkasnya.