Ketua MPR Desak Pemerintah Tetapkan Larangan Tegas untuk Cegah Mudik

"Apabila tidak adanya ketegasan terkait aturan mudik, kondisi tersebut akan menjadi masalah bagi daerah, terutama yang memiliki keterbatasan anggaran dalam menghadapi bencana serta minimnya alat dan tenaga medis," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Ia pun pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya physical distancing, dengan memanfaatkan media yang ada (siber, siaran dan cetak).

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan secara serius menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat guna memutus penyebaran virus Covid-19, termasuk membatalkan niat untuk mudik.

Bambang pun meminta pemerintah tak segan mencontoh atau meminta bantuan negara yang sukses menangani pandemi Covid-19.

"Kami mendorong pemerintah mencontoh maupun meminta bantuan negara lain yang berpengalaman dan telah berhasil menangani pandemi Covid-19 dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia," ucap politisi Golkar itu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyadari bahwa mudik bisa menyebarkan virus corona atau pandemi Covid-19 ke daerah.

Sebab, para perantau yang mudik kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia.

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah tak serta-merta bisa melarang warga mudik lantaran mereka yang mudik biasanya ialah pekerja harian yang kehilangan penghasilan dengan adanya berbagai pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19.

"Perlu saya sampaikan bahwa dari awal pemerintah sudah melihat mudik Lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran Covid-19 dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan," ujar Jokowi melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).

Jokowi mengatakan, ada dua kelompok pemudik di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, mereka yang mudik karena alasan ekonomi. Mereka kebanyakan para pekerja harian di Jabodetabek yang kehilangan penghasilan.

Kedua, kelompok pemudik yang pulang ke kampung halaman karena tradisi yang sudah bertahun-tahun lamanya.

Untuk kelompok pertama, pemerintah sulit untuk melarang karena mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebagai modal bertahan hidup di Jabodetabek.

"Tidak bisa begitu saja kita larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi," ujar Jokowi.

"Yakni warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan," kata dia.

Meski demikian, Jokowi tak menutup pilihan untuk melarang warga mudik dan memberikan mereka kompensasi berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Hal itu akan dilakukan bila di lapangan terbukti terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti tidak tertibnya masyarakat dalam menjaga jarak sehingga berpotensi menularkan Covid-19.

"Sekali lagi, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari," ucap Jokowi.