Jokowi: Pembatalan UN Jadi Momentum Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui sambungan konferensi video, Jumat (3/4/2020).

"Untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada ratas (rapat terbatas) 23 Maret kita telah memutuskan pembatalan UN 2020. Saya lihat ini menjadi momentum untuk merumuskan ulang sistem evaluasi, standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, ke depannya bisa saja sistem evaluasi pendidikan dasar dan menengah tetap menggunakan UN atau mengacu pada standar yang dipakai secara internasional seperti dalam Program for International Student Assessment (PISA).

Jokowi menambahkan, Indonesia telah mengikuti survei PISA selama 7 putaran sejak thn 2000-2018.

Menurut dia, hasilnya mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih inklusif.

Namun, jika hendak benar-benar mengikuti sistem evaluasi berdasarkan PISA, Jokowi mengatakan ada beberapa kompetensi siswa yang perlu ditingkatkan.

Beberapa kompetensi itu ialah membaca, matematika, dan sains.

"Skor rata-rata PISA 2018 menurun di 3 bidang kompetensi dengan penurunan paling besar di bidang membaca. Kemampuan membaca siswa Indonesia dengan skor 371 di posisi 74, kemampuan matematika skor 379 di posisi 73, kemampuan sains skor 396 posisi 71," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, sebagaimana disampaikan juru bicara Presiden Fadjroel Rachman, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan UN untuk tahun 2020.

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha," kata Fadjroel.

Ia menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau Covid-19.