Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi pengisi jabatan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengerucut pada tiga orang kandidat setelah proses administrasi, tes potensi dan asesmen.

"Saat ini dari tes potensi dan assessment tersebut jumlah yang lulus adalah untuk Jabatan Deputi Penindakan ada 11 pelamar yang lulus 3 orang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Ali menuturkan, tahap seleksi administrasi, tes potensi, dan asesmen itu telah dilaksanakan pada 5-17 Maret 2020 lalu.

Selanjutnya, para kandidat akan mengikuti tes kesehatan dan wawancara yang akan dilakukan mulai sejak tanggal 2 sampai 7 April 2020.

"Paralel dengan itu dilakukan pula monitoring background check calon peserta (baik dilakukan oleh internal KPK maupun kerjasama dengan lembaga eksternal), termasuk terkait kepatuhan LHKPN dan terakhir tes wawancara dan kesehatan," kata Ali.

Selain jabatan Deputi Penindakan, KPK jugs tengah menyeleksi pengisi jabatan Deputi Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum.

Dari hasil seleksi administrasi, tes potensi, dan asesmen, untuk kandidat pengisi jabatan Deputi Informasi dan Data jumlah pelamar 12 orang, yang lulus 3 orang.

Kemudian Karo Hukum jumlah pelamar 14 orang, yang lulus 4 orang dan Direktur Penyelidikan jumlah pelamar 16 orang, yang lulus 4 orang.

"Peserta yang lulus tersebut berasal dari pegawai internal KPK maupun pihak eksternal (kementrian/lembaga)," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK tengah melakukan seleksi untuk pengisian beberapa posisi jabatan struktural di tubuh KPK yakni Deputi Penindakan KPK, Deputi Informasi dan Data, Biro Hukum, dan Direktur Penyelidikan juga sedang berjalan.

Ali menyebut ada sebelas orang peserta seleksi pengisian jabatan Deputi Penindakan KPK yang terdiri dari tujuh orang perwira polisi dan empat orang jaksa.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya menyebut ada 21 jabatan di KPK yang masih kosong. Namun empat posisi di atas menjadi prioritas bagi KPK untuk segera diisi.