Salin Artikel

Putus Penyebaran Covid-19, Pengusaha Diminta Ikut Beri BLT untuk Kelompok Tak Mampu

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para pengusaha, menurut Anwar, yakni ikut membantu program pemerintah memberi bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin dan pekerja informal.

"Untuk itu, kita sangat mengharapkan para pengusaha besar dan orang-orang kaya di negeri ini untuk mau berbagi dan turun tangan bagi membantu pemerintah dan masyarakat untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu dan sangat terpukul oleh wabah ini," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Anwar mengatakan, pemberian BLT pada masyarakat terdampak Covid-19 bisa membantu memutus rantai penyebaran virus.

Oleh karena itu, ia berharap para pengusaha bisa ikut berkontribusi dengan membantu pemerintah memberikan BLT hingga masalah wabah tersebut bisa teratasi.

"Di antaranya dengan tetap tinggal di rumah. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang hidupnya pas-pasan dimana rezeki yang mereka dapat pagi di makan siang dan yang mereka dapat siang di makan sore," ungkapnya.

Pemerintah berencana memberikan bantuan untuk masyarakat yang merasakan dampak penyebaran wabah Covid-19.

Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

"Daya beli melalui BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Seperti kita ketahui, wabah Covid-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan. Kita lihat DKI Jakarta dan sekitarnya yang paling terdampak," kata Susi.

"Karena itu, kami menyiapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak," lanjutnya.

Susi menjelaskan, BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja sektor informal, antara lain pengusaha warung, pedagang kecil, serta pengemudi transportasi online.

Pemerintah sudah mulai meminta data calon penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi perdagangan hingga pihak Gojek dan Grab.

Para pekerja harian di pusat perbelanjaan juga akan mendapat bantuan.

"Kita akan data para pekerja informal harian untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dalam rangka meningkatkan daya beli. Jadi itu yang pertama program stimulus lanjutan dalam konteks peningkatan daya beli," ucap Susi.

Pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 158,2 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.

Angka itu berasal dari stimulus ekonomi tahap satu sebesar Rp 10,3 triliun, kemudian stimulus kedua Rp 22,9 triliun, pelebaran anggaran sebesar 0,8 persen dari yang sebelumnya di APBN tahun 2020.

Dua kali stimulus ekonomi yaitu pada 25 Februari 2020 dan pada 13 Maret 2020.

"Stimulus kedua ini ada delapan kebijakan yang empat terkait dengan sektor fiskal perpajakan, yang empat yang lain terkait non fiskal mengenai percepatan lalu lintas barang impor ekspor dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini," ucap Susi.

Data terakhir yang disampaikan pemerintah pusat, ada 1.046 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Sebanyak 87 orang diantaranya meninggal dan 46 pasien sembuh.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/28/11344351/putus-penyebaran-covid-19-pengusaha-diminta-ikut-beri-blt-untuk-kelompok-tak

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke