Doni Monardo: Presiden Jokowi Instruksikan Tidak Akan Ada Lockdown

Ia mengatakan, keputusan untuk tidak melakukan lockdown merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, bahwa tidak akan ada lockdown," kata Doni dalam keterangan yang disampaikan lewat sebuah video, Sabtu (21/3/2020).

Doni mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat terkait pencegahan virus corona.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah.

Salah satu imbauan itu adalah dengan menjaga jarak atau social distancing dan menghindari kegiatan yang berkerumun.

"Yang paling penting mematuhi kebijakan pemerintah, yaitu social distancing, atau lebih mudah kita bisa artikan jangan saling berdekatan. Dilarang saling berdekatan dan dilarang berkumpul," ujar dia.

"Kalau ini dipatuhi Insya Allah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar," kata Doni Monardo.

Hingga Sabtu (21/3/2020), pemerintah mengonfirmasi ada 450 pasien Covid-19. Jumlah ini bertambah 81 orang dari data sehari sebelumnya.

Pasien meninggal dunia ada 38 orang, sementara pasien sembuh 20 orang.

Desakan soal lockdown bergema karena kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat tajam.

Bahkan, dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 38 orang, maka persentase kematian akibat Covid-19 mencapai 8,4 persen.

Persentase itu tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia berada di bawah Italia yang saat ini mencapai persentase 8,57.

Adapun jumlah pasien meninggal di Italia mencapai 4.032 orang dari total penderita sebanyak 47.021 orang.

Sejumlah negara telah melakukan kebijakan lockdown, antara lain Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, juga Malaysia.

Namun, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemerintah belum memikirkan opsi lockdown dalam mengatasi Covid-19.

Menurut Jokowi, lockdown juga merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa daerah tidak bisa melakukan kebijakan karantina wilayah tersebut.