Pemerintah Diminta Buat Protokol Khusus untuk Rapid Test Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu membuat protokol khusus untuk memandu rapid test virus corona atau covid-19 secara massal di Tanah Air

"Rapid test butuh protokol khusus yang dibuat pemerintah melalui Kemenkes untuk memandu penggunaan dan manfaat rapid test secara proporsional," kata Melki dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2020).

Melki mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan edukasi lebih masif kepada masyarakat agar memahami rapid test virus corona.

"Butuh edukasi lebih cepat dan lebih awal terkait penggunaan rapid test sehingga aspek positif rapid test dapat kita maksimalkan," ujarnya.

Melki mengatakan, rapid test memiliki kelebihan karena dapat mendeteksi seseorang terinfeksi virus corona atau tidak lebih cepat.

Namun, rapid test memiliki kelemahan yaitu kurang akurat dibandingkan pola Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Pola PCR yang butuh waktu lebih lama yang digunakan selama ini tapi lebih akurat," ucapnya.

Lebih lanjut, Melki meminta pemerintah dan pihak swasta mempercepat pengadaan dan distribusi alat pelindung diri (APD) dan sarana prasarana yang dibutuhkan rumah sakit rujukan Covid-19.

"Pemerintah dan pihak swasta yang mampu bisa membantu pengadaan melalui produksi dalam negeri atau impor dan percepat distribusinya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar segera dilaksanakan rapid test virus corona (Covid-19) massal di Indonesia.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

"Agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," lanjut dia.

Agar rapid test Covid-19 berjalan lancar, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan segera memperbanyak alat tes sekaligus tempat tes.

Tidak hanya Kemenkes, Presiden Jokowi juga meminta pelibatan sejumlah unsur, mulai dari rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta demi kelancaran rapid test massal itu.

Bahkan, Presiden Jokowi juga membuka peluang bagi lembaga riset dan perguruan tinggi untuk juga bisa terlibat.

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.

Seiring dengan akan berjalannya rapid test Covid-19, Presiden Jokowi sekaligus meminta jajarannya menyiapkan protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.

"Ini penting sekali terkait dengan hasil rapid test ini, apakah dengan karantina mandiri, self isolation, ataupun memerlukan layanan RS," kata dia.