Salin Artikel

7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit Covid-19. Rapat digelar lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Selain para menteri terkait, jajaran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 juga ikut bergabung dalam rapat ini. Jokowi memberikan tujuh arahan kepada jajarannya saat membuka rapat. Berikut rangkumannya:

1. Rapid test massal

Jokowi meminta jajarannya segera melakukan rapid test dengan cakupan besar terhadap warga yang diduga terpapar virus corona Covid-19.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," kata Jokowi.

Untuk memperlancar rapid test ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar alat dan tempat tes diperbanyak.

*****
Kompas.com menggalang dana untuk solidaritas terhadap kondisi minimnya alat pelindung diri dan keperluan lainnya di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, terkait penanganan Covid-19. Mari tunjukkan solidaritas kita dan bantu rumah sakit-rumah sakit untuk memiliki perlengkapan memadai. Klik untuk donasi melalui Kitabisa di https://kitabisa.com/campaign/melawancoronavirus.

*****

Tidak hanya itu, dia juga meminta agar tes melibatkan semua pihak, mulai rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta.

Bahkan, Jokowi membuka peluang lembaga riset dan perguruan tinggi juga bisa terlibat.

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.

2. Insentif bagi tenaga medis

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani merumuskan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

"Termasuk Menkeu, pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan Covid-19," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis selalu tersedia.

Sebab, hal tersebut sangat berpengaruh pada keselamatan dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah sebelumnya mengonfirmasi sudah ada sejumlah petugas medis yang terpapar virus corona, satu di antaranya meninggal dunia.

"Saya ingin perlindungan maksimal ke dokter dan tenaga medis yang melayani pasien," kata Jokowi.

3. Libatkan tokoh agama

Presiden Jokowi meminta agar lembaga dan tokoh-tokoh agama dilibatkan dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona yang mengakibatkan penyakit Covid-19.

Menurut Jokowi, tokoh agama dapat berperan penting untuk mencegah penyebaran corona dalam kegiatan keagamaan.

"Saya minta gugus tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran Covid-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta Gugus Tugas Covid-19 melakukan evaluasi kegiatan keagamaan. Terlebih lagi, kegiatan yang melibatkan banyak orang. Menurut Jokowi, para tokoh agama bisa mengimbau umatnya untuk sementara beribadah di rumah.

"Kita harus mengevaluasi penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang," ucap Jokowi.

4. Stop ekspor alkes

Presiden Jokowi meminta jajarannya memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19, seperti masker dan hand sanitizer.

"Saya minta kebutuhan alat-alat kesehatan, seperti masker dan hand sanitizer, dipastikan tersedia," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta ekspor masker, hand sanitizer, ataupun alat kesehatan lain yang dibutuhkan dalam pencegahan corona ini disetop untuk sementara waktu.

"Untuk eskpor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini lebih baik disetop terlebih dahulu, pastikan terlebih dulu stok dalam negeri cukup," kata Jokowi.

5. Jangan liburan

Selain kepada jajaran menteri, Jokowi juga memberi pesan kepada masyarakat. Presiden meminta masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan belajar dari rumah tak menyalahgunakan hal tersebut untuk pergi berlibur.

"Kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan, imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah ini sangat penting guna mencegah penularan virus corona jenis baru yang menimbulkan penyakit Covid-19.

Bahkan, pekerja lapangan yang tak bisa bekerja dari rumah tetap diimbau menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan.

Namun, Jokowi melihat imbauan untuk bekerja dan belajar dari rumah ini justru disalahgunakan oleh sebagian masyarakat.

Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan di tempat wisata.

"Saya lihat Sabtu Minggu kemarin di Pantai Carita, di Puncak lebih ramai dari biasanya sehingga ini memunculkan keramaian yang berisiko memperbanyak penyebaran Covid-19," kata dia.

6. Insentif UMKM

Presiden Joko Widodo menyadari kebijakan social distancing untuk menghindari penyebaran virus corona Covid-19 bisa berdampak pada dunia usaha.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merumuskan insentif bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya minta Menko Perekonomian dan kementerian terkait segera menjalankan kebijakan insetif ekonomi, utamanya bagi pelaku usaha, lebih khusus lagi pelaku UMKM yang terkena dampak penyebaran Covid-19," kata Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta para pelaku usaha bisa menyesuaikan bisnisnya dengan keadaan social distancing saat ini.

Menurut Kepala Negara, para pelaku usaha bisa melakukan sejumlah inovasi, misalnya dengan melakukan pelayanan jarak jauh dengan internet.

"Walaupun ada kebijakan pengurangan interaksi, saya minta pelaku usaha, pelaku UMKM bisa memaksimalkan penggunaan pelayanan dengan online," kata dia.

7. Stok pangan

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa stok pangan RI cukup sehingga masyarakat tak perlu panik di tengah pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Jokowi bahkan sudah melakukan inspeksi mendadak ke gudang badan urusan logistik (Bulog) pada Rabu kemarin untuk mengecek langsung stok pangan dalam negeri.

"Saya kemarin sudah cek di Bulog, saya melihat stok kita lebih dari cukup," kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Jokowi menambahkan, stok pangan dalam negeri masih akan bertambah. Sebab, pada Maret ini para petani melakukan panen raya.

"April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga agar diatur," kata dia.

Jokowi pun meminta jajarannya terus memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok lain yang diperlukan masyarakat.

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/19/15282081/7-arahan-terbaru-jokowi-untuk-penanganan-covid-19

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.