Salin Artikel

Demokrat Isyaratkan SBY Tak Lagi Jadi Ketua Umum

Hinca mengisyaratkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak bakal memimpin lagi partai pemenang Pemilu 2009 itu. 

Sebab, Presiden ke-6 RI itu memberikan kesempatan bagi Partai Demokrat untuk memiliki pemimpin baru.

"Nah tapi yang pasti ada pengganti beliau (SBY) kan setiap kongres hasilkan pemimpin baru. Beliau sampaikan kepada kami bahwa sudah cukup saya, mau soft landing sebagai ketum," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Kendati demikian, Hinca enggan membeberkan nama-nama kandidat yang akan maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat.

Hinca mengatakan, pemimpin baru Partai Demokrat diharapkan dapat menambah semangat baru bagi internal partai.

"Pemimpin yang bisa menambahkan sesuatu buat kami. Siapa orangnya? Tunggu kongres," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah dua putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhy Baskoro Yudhoyono (EBY) akan maju sebagai calon ketua umum.

Hinca hanya mengatakan, setiap kader memiliki kesempatan untuk menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy tersebut.

"Seluruh kader punya peluang yang sama," pungkasnya.

Adapun Partai Demokrat mempercepat Kongres V pada tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Sebelumnya, Kongres V direncanakan tiga hari yaitu 14-16 Maret 2020. Waktu Kongres pun dipercepat dari yang semula dijadwalkan diselenggarakan Mei 2020.

Hinca mengatakan, pemangkasan waktu kongres lantaran wabah virus corona yang sudah ditetapkan sebagai epidemi oleh WHO. .

"Partai Demokrat akan menyelenggarakan Kongres V tahun 2020, tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta, di JCC Senayan. Kami telah bekerja keras untuk persiapan kongres," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/21203931/demokrat-isyaratkan-sby-tak-lagi-jadi-ketua-umum

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke