Temui Kepala Bakamla, Mahfud MD Bahas Omnibus Law Keamanan Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkunjung ke Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membahas Omnibus Law yang berkenaan dengan keamanan laut.

Omnibus Law itu akan menyederhanakan sejumlah undang-undang yang kini digunakan sebagai instrumen hukum oleh beberapa lembaga yang berwenang dalam hal keamanan laut.

"Hari ini saya ke Bakamla karena sekarang sedang menggarap satu instrumen hukum, instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasinya terpusat," kata Mahfud di kantor Bakamla, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Mahfud mengatakan, setidaknya, ada tujuh lembaga yang saat ini menangani keamanan laut.

Lembaga-lembaga ini dinilai tumpang tindih sehingga perlu untuk disederhanakan.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Bakamla bakal ditunjuk sebagai lemabaga koordinator dalam hal ini.

"Okelah tujuh (lembaga), tapi nanti koordinasinya cuma satu," ujarnya.

Oleh karenanya, Mahfud melanjutkan, kunjungannya ke Bakamla juga dalam rangka memastikan kesiapan lembaga tersebut untuk menjadi koordinator badan pengaman laut.

Ia berharap, sistem koordinasi yang terpusat ini dapat segera direalisasikan.

"Saya melihat kesiapannya di sini dari sudut teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain," ujar Mahfud.

"Insyallah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani oleh Bakamla sesuai dengan instruksi presiden," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia pihaknya bakal mematuhi instruksi dari Presiden Jokowi.

Ia pun berharap, ke depan koordinasi antar lembaga terkait dapat ditingkatkan.

"Dan nanti efek yang paling bagus tentu ekonomi, ini costnya murah untuk bergiat di laut, tidak seperti sekarang," kata dia.