Achmad Yurianto, Tameng Pemerintah Tangkal Hoaks Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemi virus corona (Covid-19) yang terkonfirmasi menyebar di Indonesia sejak Senin (2/3/2020), membuat pemerintah harus merespons dengan tepat dan cepat demi menjamin keamanan warga negara.

Presiden Joko Widodo, pada Selasa (3/3/2020), menunjuk Achmad Yurianto sebagai juru bicara untuk penanganan dan pencegahan virus corona.

Pria yang akrab disapa Yuri itu merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Tugas Yuri adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan virus corona. Ia diketahui aktif memberikan pernyataan ke awak media, bahkan sejak virus corona belum terdeteksi di Indonesia.

"Pemerintah telah menunjuk jubir resmi untuk penanganan corona, yakni Dr Achmad Yurianto. Dia itu Sesditjen P2P Kemenkes," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mendapatkan sambutan positif

Penunjukkan Yuri sebagai jubir untuk penanganan virus corona diapresiasi DPR.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyatakan kehadiran jubir yang bertugas secara spesifik itu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

"Ini penting. Akhirnya masyarakat memiliki sebuah kepastian, jaminan kepastian dari pemerintah, bahwa pemerintah hadir," kata Netty di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Ia mengatakan simpang siur informasi mengenai penanganan dan pencegahan virus corona mengkhawatirkan. Jika tidak dicegah, Netty menilai bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Netty mengatakan pemerintah memang mesti menjadi sumber informasi valid bagi masyarakat.

"Bagi masyarakat Covid-19 itu sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, membuat panik, apalagi dalam era teknologi seperti sekarang ini. Akhirnya masyarakat mencari informasi sendiri. Masyarakat menjadi pimpinan redaksi, mendapatkan informasi langsung disebar," ujarnya.

Senada dengan Netty, anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menilai keputusan pemerintah menunjuk Yuri sebagai jubir merupakan langkah tepat.

Menurut dia, dengan demikian, maka Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bisa lebih fokus bekerja.

"Pak Terawan biar fokus bekerja. Kalau meladeni publik terus dia enggak kerja nanti," kata Karding di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Ia pun menilai penunjukan Achmad Yurianto sebagai jubir tidak berkaitan dengan gaya komunikasi Menkes Terawan yang jadi sorotan publik terkait informasi virus corona.

Karding mengatakan lewat jubir yang bertugas spesifik ini, justru pemerintah ingin menyampaikan informasi terkait virus corona secara transparan.

"Saya kira Pak Jokowi ingin agar masyarakat tahu seluas-luasnya dan pemerintah ingin menyampaikan kita ini enggak ada yang ditutup-tutupi di dalam hal corona," tuturnya.

Menangkal hoaks

Yuri menyatakan, dalam penyebaran virus corona, yang paling berbahaya adalah informasi-informasi hoaks tentang virus itu sendiri.

Menurut dia, ada sejumlah oknum melakukan beragam cara untuk memproduksi hoaks.

"Virus yang paling ganas itu justru virus hoaks. Menyebar luas dengan cepat dan tidak ada obatnya," kata Yuri, dikutip Kompas.com dari VOAindonesia.com.

Namun, Yuri mengatakan saat ini masyarakat sudah makin cerdas. Ia mengatakan informasi-informasi hoaks tidak laku lagi.

"Sudah tentu ketika jualan hoaksnya tidak laku, makin membuat gencar pembuatnya. Semakin ditingkatkan kualitas bohongnya maksud saya," ujarnya.

Selanjutnya, dalam rangka penanganan virus, Yuri meminta semua pihak menahan diri untuk menyampaikan informasi soal status penularan virus corona. Hal ini bertujuan menghindari informasi yang simpang-siur di masyarakat.

"Ini akan kita koordinasikan lagi pada daerah agar sekali lagi, bahwa pada ranah medis, biarlah medis yang mengumumkan. Jangan kemudian diumumkan orang lain. Takutnya nanti bias enggak karu-karuan," ujar Yuri di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Yuri juga mengungkapkan bahwa tupoksi pengumuman status penularan virus corona menjadi kewenangan Kemenkes.

Adapun pihak lain yang boleh memberikan keterangan atas status seperti itu hanya Rumah Sakit (RS) yang menangani pasien yang tertular.

Sementara itu, untuk kasus penularan pertama terhadap dua pasien asal Depok, Jawa Barat, Yuri menyatakan sengaja diambilalih oleh pemerintah pusat.

"Karena ini kasus pertama, maka kita ambil alih untuk kita laporkan," tegasnya.