Salin Artikel

Kemenkes: Sebelum Diisolasi, 2 Pasien Sudah Terima Pemberitahuan Positif Corona

"Kalau tidak dikasih tahu buat apa dimasukkan (ruang isolasi). Ini (informed consent) persetujuan untuk masuk ruang isolasi," ujar Yuri ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/3/2020).

Sebelumnya, Yuri mengatakan dua warga Depok tersebut menyetujui sejumlah prosedur pemeriksaan sebelum akhirnya dinyatakan positif tertular virus corona.

Hal itu ditegaskannya karena ada informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) yang disodorkan kepada mereka.

Dirinya membantah informasi bahwa kedua orang tersebut baru mengetahui tertular setelah ada pengumuman oleh Presiden.

"Soal (dua) pasien tidak tahu, kalau dia tidak tahu bahwa dia positif, tidak mungkin dia mau masuk ke ruang isolasi. Ada informed consent bahwa anda akan diperiksa ini, nanti kalau anda hasilnya begini positif, anda harus masuk ruang isolasi," ujar Yuri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

Kemudian, dalam informed consent, kedua orang itu juga ditanya apakah setuju atau tidak dengan aturan yang ada.

Menurut Yuri, keduanya telah setuju dan telah menandatangani kesepakatan itu.

"(Apakah) Setuju? (Dijawab) Setuju (lalu) tandatangan," lanjutnya.

Yuri mengungkapkan serangkaian tes tersebut dilakukan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara.

Pihaknya sudah melakukan kunjungan ke RS tersebut pada Senin (2/3/2020).

Dalam kunjungan itu pihaknya sempat menanyakan soal informed consent.

"Kemarin ketika kita sama Pak Menkes ke sana, kita sudah tanya. Lalu direktur RS sudah sampaikan sesuai prosedur bahwa informed consent dan lain sebagainya sudah dilalukan," tutur Yuri.

Yuri juga menegaskan bahwa RS Sulianti Saroso telah terakreditasi secara nasional.

Adapun salah satu hal yang menjadi tolok ukur akreditasi yakni penerapan informed consent tersebut.

"Dan informed consent itu adalah bagian dari akreditasi. Oleh karena itu kalau tidak dilakukan itu, maka tidak (sesuai) akreditasinya," tegasnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi pada Senin (2/3/2020) kemarin mengumumkan kasus pertama virus Corona di tanah air.

Ada dua warga Depok, Jawa Barat yang dinyatakan positif virus Corona.

Keduanya adalah pasien 1 (31) dan pasien 2 (64) yang belum lama ini melakukan kontak dengan warga negara Jepang domisili Malaysia.

Namun, pasien mengaku baru tahu bahwa mereka mengidap Covid-19 dan terpapar virus corona justru setelah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Hal ini terungkap dalam wawancara khusus kepada Kompas yang ditayangkan dalam Kompas.id yang tayang hari ini, Selasa (3/3/2020).

Melalui saluran telepon, Kompas mewawancarai sang pasien yang sedang di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Selasa (3/3/2020) siang.

Kompas menyebut narasumber sebagai pasien, tanpa identitas, untuk menghormati hak pribadinya sebagai pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

Saat Kompas bertanya apakah ada pemberitahuan bahwa dia mengidap positif Covid-19 pasien itu mengaku tidak ada. Dia justru tahu setelah ada pengumuman resmi

"Enggak ada (pemberitahuan). Sampai kemudian heboh kemarin itu (diumumkan Presiden)...," ujar pasien.

Setelah informasi itu tersebar luas, pasien kemudian menanyakan ke dokter yang merujuk mereka ke RSPI Sulianti Saroso.

"Karena terlanjur heboh, saya tanya ke dokter yang merujuk ke sini, dia bilang bahwa saya dan anak saya positif Corona, sambil bilang enggak apa-apa semua sudah ditangani kok...," ujar pasien kepada wartawan Kompas, Putu Fajar Arcana.

Sebelum ada pengumuman itu, Pasien 2 itu menjelaskan bahwa dia didiagnosis tifus. Sedangkan, anaknya yang merupakan Pasien 1 didiagnosis bronkitis pneumonia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/05000061/kemenkes--sebelum-diisolasi-2-pasien-sudah-terima-pemberitahuan-positif

Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke