PKS Serahkan 3 Catatan Terkait RUU Cipta Kerja kepada Ketum Golkar

Hal ini dilakukan Sohibul, dalam silaturahim kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat pada, Selasa (25/02/2020) malam.

"Kunjungan ini adalah rangkaian silaturahim kebangsaan PKS dengan partai politik. Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya," kata Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2020).

Sohibul mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia dan Airlangga mendiskusikan permasalahan bangsa, salah satunya Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Airlangga, kata dia, menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Namun, menurut Sohibul, PKS sepakat transformasi dengan adanya RUU Cipta Kerja cukup sensitif, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan.

"Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," ujarnya.

Sohibul pun menyampaikan tiga catatan penting terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada Airlangga.

Pertama, Omnibus Law RUU tersebut harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," ucapnya.

Kedua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder.

Sohibul menekankan, pemerintah perlu memperhatikan hak-hak pekerja dan tidak hanya berpihak pada investor.

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," tuturnya.

Terakhir, menurut Sohibul, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah.

Ia mengingatkan, tak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat, karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.

"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungkasnya.