Menristek Minta BPPT Susun Strategi Nasional Penerapan "Artificial Intelligence"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia belum memiliki strategi nasional Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Padahal, kata Bambang, AI sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik.

Ia pun meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memimpin penyusunan strategi AI nasional.

"Saya sudah meminta BPPT untuk lead strategi AI nasional. Kita belum punya strategi AI nasional," ujar Bambang dalam Rapat Kerja BPPT di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Bambang mengatakan, penyusunan strategi AI nasional itu ditargetkan selesai tahun ini.

Untuk mengejar target tersebut, BPPT juga menggandeng ahli dari sejumlah universitas dalam realisasinya.

"Mengapa ini penting, karean AI sangat dibutuhkan terutama untuk pelayanan publik. Kita harus meyakinkan masyarakat, teknologi canggih seperti AI ini harus punya manfaat langsung kepada pelayanan masyarakat," kata Bambang.

Rencananya kecerdasan buatan ini akan digunakan untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kependudukan.

"Big datanya harus dikembangkan melalui data science dan data analysis. Ujungnya kita harus bisa membawa AI dan IOT internet of things itu ke dunia industri," kata dia.

Bambang mengatakan, Indonesia sudah harus beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dengan melakukan digitalisasi.

Dengan demikian, mau tidak mau, kemampuan AI harus diperkuat dan juga harus didukung dengan peta sains dan data analisis yang kuat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal meniadakan eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga. Hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi birokrasi sehingga tak berbelit-belit.

Jokowi bahkan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengganti eselon 3 dan 4 dengan artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan.

"Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon 1,2,3,4. Yang 3 dan 4 akan kita potong dan saya sudah perintahkan juga ke Menpan-RB diganti dengan AI, kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat," kata Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain merampingkan birokrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi melalui penyederhanaan regulasi. Presiden mengatakan saat ini terlalu banyak regulasi yang menghambat investasi di Indonesia.

Karenanya, Kepala Negara menuturkan, pemerintah akan segera menyerahkan draf omnibus law kepada DPR agar segera dibahas dan disetujui. Ia optimistis bila omnibus law diloloskan, investasi akan semakin masif masuk ke Indonesia.