Menko PMK: Upaya Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terkendala Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk menurunkan stunting dan kemiskinan adalah persoalan data.

Ia mengatakan, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tepat sasaran dalam penanganan masalah kemiskinan serta stunting.

"Soal data. Kami sepakat untuk segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia, terutama untuk data kemiskinan dan stunting menjadi satu," kata Muhadjir seusai rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Satu Data Indonesia sendiri merupakan program yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 yang leading sector-nya adalah Badan Nasional Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

Melalui program satu data tersebut, kata dia, maka pemerintah bisa menyelesaikan masalah lebih sistematis, serta targetnya pun terukur karena datanya sudah pasti.

Apalagi, kata dia, stunting selalu berbasis keluarga sehingga sumber datanya harus dipertajam.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah ada bersifat umum dan harus dirinci lagi menjadi lebih detail.

"BPS kan hanya data statistik, kita perlu data yang merupakan perpaduan komplet antara data statistik dan geospasial," kata dia.

Dalam program Satu Data Indonesia itu, kata dia, pemutakhirannya tetap dilakukan BPS.

Sebab selama ini setiap kementerian memiliki data masing-masing sehingga dengan program tersebut bisa terlihat seluruh data dalam satu program.

Nantinya setiap kementerian akan memutakhirkan data masing-masing di program tersebut secara terus-menerus.

"Kita upayakan semua kementerian, mengacu pada satu data yang menjadi tanggung jawab Bappenas," kata dia.

Pemerintah sendiri menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Sementara terkait angka kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan sebanyak 5 sampai 6 persen dari sebelumnya 9,22 persen per September 2019.