Kontroversi Andre Rosiade, Anggota DPR yang Ikut Penggerebekan PSK

Kabar yang beredar, penggerebekan PSK itu merupakan skenario yang sengaja disusun Andre. Andre mengunggah aksi penggerebekan itu di akun Instagram miliknya pada 27 Januari 2020.

Aksi politikus Partai Gerindra dikritik berbagai pihak. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai Andre telah melampaui kewenangan sebagai anggota legislatif, sementara Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyebut tindakan Andre tidak manusiawi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pun menyatakan akan segera menggelar rapat dan tak menutup kemungkinan memeriksa Andre, meski tanpa aduan masyarakat.

Formappi pertanyakan kewenangan Andre

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, Andre telah bertindak seperti aparat penegak hukum.

Lucius dapat memahami alasan Andre yang berupaya menyerap aspirasi konstituen di dapil.

Namun, lanjut Lucius, Andre tidak bisa bertindak sembarangan karena anggota dewan terikat pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Alih-alih berkoordinasi dengan pihak terkait atau membawa persoalan itu ke DPR untuk dicarikan solusinya, Andre malah bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum," kata Lucius, Kamis (6/2/2020).

Lucius mengatakan, semestinya Andre bisa membawa persoalan prostitusi online itu untuk dibahas di DPR untuk kemudian dirumuskan dalam undang-undang atau kebijakan nasional.

"Selain berkoordinasi, aspirasi yang disampaikan warga juga bisa dibawa DPR ke parlemen untuk dibicarakan bersama-sama oleh DPR sebagai lembaga hingga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya," ujar Lucius.

"Karena sangat mungkin aspirasi serupa juga datang dari daerah lain, maka sangat mungkin DPR bisa mengusulkan kebijakan secara nasional untuk mengatasi persoalan prostitusi online tersebut," imbuh dia.

Menurut Lucius, Andre tidak bisa main hakim sendiri. Ia menyebut tindakan yang dilakukan Andre menjadi contoh buruk bagi anggota dewan.

"Anggota DPR memang harus memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi perjuangan itu tak bisa dilakukan dengan melawan hukum atau dengan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri atau melawan hukum justru jadi contoh buruk jika dilakukan oleh anggota DPR," ujarnya.

Komnas perempuan mengecam tindakan Andre

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyesalkan tindakan penggerebekan PSK oleh Andre Rosiade. Menurut Fuad, tindakan Andre sama sekali tidak pantas.

"Kami menentang dan mengecam tindakan penggerebekan yang dilakukan Andre. Menurut Komnas Perempuan ini cara-cara yang tidak cerdas dan tidak manusiawi. Melakukan penggerebekan terhadap perempuan yang dilacurkan itu," kata Fuad, Jumat (7/2/2020).

Menurut dia, PSK yang digerebek itu merupakan korban. Apalagi, lanjut Fuad, ada dugaan bahwa penggerebekan itu merupakan jebakan yang direncanakan.

"Perempuan yang digerebek itu kan sebagai korban. Secara khusus dia memang ditipu dengan transaksi tersebut dan ada indikasi penggerebekan itu direncanakan," tuturnya.

MKD DPR buka opsi panggil Andre

MKD DPR pun merespons isu penggerebekan Andre. Wakil Ketua MKD Trimedya Pandjaitan menyatakan segera menggelar rapat membahas isu tersebut.

Trimedya mengatakan, pihaknya membuka opsi memanggil Andre untuk diperiksa, meski belum ada aduan dari masyarakat.

"Kami rapatkan dulu dan tidak menutup kemungkinan kami panggil," kata Trimedya, Kamis (6/2/2020).

Ia menyatakan rapat akan digelar pekan depan. Namun, Trimedya enggan banyak berkomentar mengenai tindakan Andre.

Satu hal yang pasti, menurut Trimedya belum pernah ada anggota DPR yang melakukan tindakan seperti Andre.

"Kami belum bisa berasumsi melanggar kode etik atau tidak. Yang jelas tindakan Andre belum pernah dilakukan anggota dewan," ujar Trimedya.

Partai Gerindra minta maaf

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas tindakan Andre. Sebab, tindakan Andre dianggap membuat gaduh.

"DPP Partai Gerindra juga menyampaikan prihatin, meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

DPP Gerindra, lanjut Dasco, sudah mengirim tim khusus ke Padang, Sumatera Barat, tempat penggerebekan dilakukan.

Tim khusus menemukan fakta bahwa Andre sebenarnya tidak berada di dalam hotel pada saat penggerebekan PSK di Padang.

Meski demikian, temuan itu bukan berarti menjauhkan Andre dari peristiwa penggerebekan yang disebut-sebut direkayasa itu. Sebab, tim menemukan bahwa kuitansi kamar hotel tertulis nama Andre Rosiade.

Atas temuan ini pun, DPP Gerindra akan segera meminta keterangan dan penjelasan secara langsung dari Andre. Rencananya, Andre akan dipanggil pekan depan.

"Itu sudah masuk dalam ranah klarifikasi, kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan," tutur Dasco.

Andre siap memberikan jawaban

Andre menyatakan siap memenuhi panggilan MKD DPR dan DPP Gerindra. Ia menyebut penggerebekan ia lakukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat Padang, Sumbar, yang merupakan daerah pemilihannya.

"Kalau pun di MKD tentu saya akan datang, inilah risiko perjuangan, insya Allah saya hadir. Saya sudah mendengar pak sekjen dan fraksi saya sebagai kader Partai Gerindra akan taat loyal," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Ia juga mengaku siap memberikan keterangan dan klarifikasi kepada DPP Partai Gerindra terkait kasus penggerebekan PSK tersebut.

"Yang pasti saya akan loyal taat dan patuh, kalau pimpinan memanggil, saya akan datang InsyaAllah," kata Andre.