Salin Artikel

Pemerintah Wacanakan Bentuk FKUB Tingkat Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, pemerintah tengah mewacanakan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan Tito usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Pembentukan FKUB tersebut dalam rangka memperkuat instrumen FKUB yang sudah ada selama ini di daerah.

"Oleh karena itu, kami berusaha agar, bagaimana FKUB tingkat nasional (terbentuk), karena nasional tidak memiliki forum itu," ujar Tito.

Selain itu, kata dia, FKUB daerah juga kerap kali menanyakan keberadaan FKUB tingkat nasional.

Tidak adanya FKUB tingkat nasional ini dinilai ironis karena kerukunan umat beragama seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat.

Pihaknya, kata Tito, juga mendorong agar daerah-daerah yang sudah memiliki FKUB terus aktif agar kerukunan umat beragama di wilayahnya tetap terjaga.

"Dari pengamatan kami, rata-rata di daerah-daerah yang FKUB-nya aktif, relatif kerukunan agamanya itu baik sehingga potensi konflik sosial yang didasarkan pada faktor-faktor keagamaan, itu minimal," kata dia.

"Sebaliknya kalau di daerah-daerah yang FKUB-nya tidak begitu aktif atau tidak ada, relatif kerukunan antarumat beragamanya renggang, bahkan bisa berpotensi konflik, bahkan ada yang menjadi konflik," kata dia.

Tito mengatakan, penguatan FKUB tersebut dalam rangka memperkuat toleransi kerukunan keagamaan di Tanah Air yang plural.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Presiden Yogyakarta, Jumat (24/1/2020).

"Kalau ini (kerukunan umat beragama) terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama adalah kunci," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers Wapres RI, Jumat (24/1/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/13424031/pemerintah-wacanakan-bentuk-fkub-tingkat-nasional

Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke