Yasonna Persilakan Ombudsman Tak Gabung Tim Khusus soal Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempersilakan bila Ombudsman RI tak ingin bergabung ke dalam tim khusus yang ia bentuk.

Tim tersebut dibentuk untuk menelusuri alasan keterlambatan masuknya data kepulangan buron tersangka dalam kasus penetapan anggota DPR terpilih dari PDI-P, Harun Masiku.

"Silakan saja kalau dia (Ombudsman) enggak mau ikut, silakan," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Yasonna mengatakan, saat ini di dalam tim khusus yang ia bentuk sudah ada perwakilan dari Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut dia, tim tersebut telah mulai bekerja.

"Kan sudah ada Bareskrim, sudah ada Kemenkominfo, sudah ada BSSN. Mereka udah mulai kerja," lanjut Yasonna.

Sebelumnya, Ombudsman menolak bergabung ke dalam tim khusus yang dibentuk Yasonna untuk menelusuri terlambat masuknya data kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Ombudsman beralasan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, mereka selaku lembaga pengawas tak diizinkan untuk masuk ke dalam tim bentukan pemerintah.

Yasonna membentuk tim independen yang memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Awalnya tim itu akan diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut.

Menurut Yasonna, ketika Ronny Sompie tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik.

"Artinya difungsionalkan supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara Terminal 2," kata Yasonna.