Salin Artikel

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembatasan Impor dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok Sudrajat mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang pembatasan terhadap impor barang dari China.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (5/2/2020).

"Betul (meminta pemerintah mengkaji ulang). Terutama arus barang untuk yang datang dari China," ujar Sudrajat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. 

Ia menilai barang-barang asal China tidak memiliki hubungan langsung dengan penularan virus corona.

Sehingga pihaknya mengharapkan pemerintah bisa mengambil langkah kondusif terkait arus barang yang datang dari China.

Menurut Sudrajat, kebijakan pembatasan ini akan memberi dampak penurunan volume bisnis Indonesia.

"Yang kedua market juga agak terganggu dan yang ketiga adalah berkaitan komitmen kita terhadap para langganan kita dan produsen-produsen kita yang mensuplai selama ini," tutur dia.

Sudrajat mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai Rp 60 miliar dolar.

Sehingga dia mengingatkan akan ada kerugian jika pembatasan dilakukan secara jangka panjang.

"Kalau (penghentian impor) hewan hidup saya kira masuk akal karena itu bisa terkontaminasi. Tapi kalau barang mohon ditinjau ulang. Kalau ini misalnya berlaku lama, dalam seminggu saja sudah terasa banget (dampak kerugiannya)," tambah Sudrajat.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penghentian impor sementara untuk beberapa produk asal China.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, rincian daftar produk impor yang dilarang bakal dilakukan esok, Selasa (4/2/2020).

Pengidentifikasian jenis produk impor secara lebih rinci dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Namun demikian, dirinya mengatakan salah satu produk yang mungkin akan dihentikan untuk diimpor dari China untuk sementara waktu adalah hewan hidup.

"Ini baru persiapan, mendetilkan supaya tidak salah sasaran. Jadi itu antara lain produk-produk yang mungkin. Belum tentu produk itu membawa virus, yang jelas sekarang itu adalah berkaitan dengan hewan hidup. Itu sudah pasti, yang lain-lain masih kita pertimbangkan tapi belum final. Jadi ini segera ya. Besok sudah ada detail yang lebih konkrit," ujar Agus usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Beberapa produk impor lain yang masuk daftar pertimbangan untuk pembatasan impor adalah produk holtikultura. Namun, masih dilakukan pembatasan lebih lanjut.

"Produk hortikultura, itu belum 100 persen. Tapi kalau itu tidak membawa virus penyakit, tetap kita akan bolehkan," ujar Agus.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/06/07471321/pengusaha-minta-pemerintah-kaji-ulang-pembatasan-impor-dari-china

Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke