Salin Artikel

Ada Penolakan Warga Natuna soal Karantina, Mahfud MD Akui Terlambat Komunikasi

Karantina dilakukan untuk menghindari penularan virus corona yang sedang mewabah di Wuhan dan daerah lain di China.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu supaya Anda maklumi," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Mahfud MD mengatakan, perkembangan informasi terkait rencana pemulangan ratusan WNI dari China, khususnya Wuhan, berlangsung cepat.

Terlebih, setelah Pemerintah China memberikan lampu hijau kepada Pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warganya pasca-mewabahnya virus corona.

Selanjutnya, pemerintah pun mengambil tindakan cepat untuk memulangkan WNI dari Wuhan.

Sejalan dengaan persiapan pemulangan, pemerintah juga telah juga telah memutuskan Natuna sebagai lokasi isolasi selama 14 hari ke depan.

"(Keputusan) mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, pemerintah menjamin akurasi isolasi 238 orang di Natuna. Sehingga, hal tersebut tidak membahayakan warga Natuna dari ancaman virus corona.

"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan warga negara di Indonesia di sana (Natuna), itu dilakukan dengan akurat, tidak membahayakan masyarakat Natuna," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, evakuasi 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China berlangsung serba cepat.

Adapun, 1 WNA itu bukan warga China, dan merupakan suami dari salah satu WNI yang dievakuasi.

Menurut Johnny Plate, kondisi evakuasi ke Natuna yang serba cepat menyebabkan muncul kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

"Memang langkah memindahkan WNI dari Wuhan ke Indonesia itu berlangsung dengan cepat prosesnya," ujar Johnny dalam konferensi pers di Kemenkominfo, Senin (3/2/2020).


Dia pun mengatakan, persiapan pemulangan itu begitu mendadak dan membutuhkan langkah diplomasi dengan Pemerintah China.

"Semuanya karena membutuhkan komunikasi yang diplomasi dengan Pemerintah China yang mengakibatkan tentu belum sempat ini disosialisasikan, pesawat sudah datang," ujar Johnny.

Dia pun mengatakan, persiapan pemulangan itu begitu mendadak dan membutuhkan langkah diplomasi dengan Pemerintah China.

"Semuanya karena membutuhkan komunikasi yang diplomasi dengan Pemerintah China yang mengakibatkan tentu belum sempat ini disosialisasikan, pesawat sudah datang," ujar Johnny.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak mendapatkan informasi perihal evakuasi di Natuna ini.

Namun, Johnny mengatakan, komunikasi dengan Pemda Natuna sudah terjalin.

"Per hari ini saya kira pemerintah daerah baik ke pemda maupun DPR-nya sudah mengetahui akan pentingnya pemilihan lokasi Natuna sebagai tempat yang sangat cocok untuk observasi (para WNI)," tutur Johnny.

Menurut dia masyarakat daerah tidak lagi menolak keberadaan 238 orang yang dikarantina di sana.

"Harapannya dengan informasi yang disampaikan ini justru menjadi lebih berkurang karena kita memang ini jangan menyebar dan mengakibatkan masalah baru yang tidak perlu. Ini pencegahan jangan sampai virusnya masuk di Indonesia itu intinya," ucap Johnny Plate.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/10370131/ada-penolakan-warga-natuna-soal-karantina-mahfud-md-akui-terlambat

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke