Salin Artikel

Jumlah Jaksa Penuntut di KPK Belum Ideal

Plt Juru Bicara Ali Fikri mengatakan, idealnya KPK membutuhkan 80 orang jaksa penuntut. Sementara saat ini, jumlah jaksa penuntut di KPK baru berjumlah 67 orang.

"Khusus di penuntutan kurang lebih ada 67 orang adapun disesuaikan dengan beban kerja idealnya 80 orang sehingga kurangnya 13 orang," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/2/2020).

Ali menuturkan, KPK tengah menyeleksi enam orang jaksa yang telah dikirimkan Kejaksaan Agung untuk bertugas di KPK.

"Kamis dan Jumat lalu kami dari KPK telah melakukan seleksi kesehatan dan wawancara kepada enam calon jaksa yang sblumnya telah mengikuti seleksi juga secaea tes potensi akademik dan tes lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK," ujar Ali.

Ali mengatakan, enam orang jaksa tersebut tidak seluruhnya otomatis akan ditugaskan di KPK. Menurut Ali, jumlah jaksa yang diterima akan sangat bergantung oleh hasil seleksi.

Oleh karena itu, KPK pun terus berkomunikasi dengan Kejagung agar Kejagung dapat mengirimkan personelnya ke KPK untuk mengisi defisit kebutuhan jaksa di KPK.

"Kekurangan JPU telah dikoordinasikan dan terkomunikasikan dengan baik, Jaksa Agung siap mengirimkan SDM,nya untuk memenuhi Direktorat Penuntutan," kata Ali.

Di samping itu, Ali menyebut KPK masih membutuhkan 19 orang jaksa eksekutor.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menarik dua jaksa yang sebelumnya bertugas di KPK yakni jaksa Yadyn Palebangan dan jaksa Sugeng.

Sebagai gantinya, Kejagung mengirim enam orang jaksa untuk mengikuti seleksi di KPK.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/20583661/jumlah-jaksa-penuntut-di-kpk-belum-ideal

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke