Salin Artikel

Rapat soal Evakuasi WNI di Wuhan Rampung, Menlu Lapor Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menggelar rapat pembahasan mengenai opsi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China. Rapat berlangsung di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (30/1/2020) siang.

Hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri Pariwisata Wishnutama serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Namun Menlu enggan mengungkapkan hasil rapat yang berlangsung selama sekitar 50 menit itu. Ia beralasan akan melapor terlebih dulu kepada Presiden.

"Saya belum bisa statement apa-apa karena mau lapor dulu ke Presiden," kata Retno usai rapat, sambil terburu-buru berjalan ke mobilnya. 

Setelah itu Menlu bersama menteri lain langsung meninggalkan kompleks Istana untuk menemui Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Presiden memang dijadwalkan bertolak ke Yogyakarta dari Halim pukul 16.00 WIB sore.

"Laporan di Halim," kata Menlu sebelum menutup pintu mobilnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kepastian apakah WNI dari Wuhan dan sekitarnya dievakuasi atau tidak, akan diputuskan pada Kamis (30/1/2020) sore.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memutuskan hal itu dalam rapat internal.

"Sore ini baru kami akan putuskan. Nanti (lewat) rapat internal saja," ujar Jokowi di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Tangerang, Kamis siang.

Pemerintah berencana memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, karena kemunculan virus Corona di kota tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/15364401/rapat-soal-evakuasi-wni-di-wuhan-rampung-menlu-lapor-presiden

Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke