Anggaran TNI AU Naik, KSAU: Jangan Ada Penyelewengan Sedikit Pun

"Perlu komitmen dari kita semua, mulai dari diri saya sendiri sebagai KSAU, hingga para komandan di setiap satuan kerja untuk mengawal program kerja dan anggaran tersebut," ujar Yuyu saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU Tahun 2020 yang berlangsung di Gedung Puri Ardhya Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

"Sehingga, itu dapat benar-benar digunakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan," lanjut dia.

Yuyu sekaligus menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa tidak boleh ada sepeser pun anggaran yang diselewengkan.

Penyelewengan itu baik dalam bentuk korupsi, penggelembungan dana, ataupun membuat kesepakatan tertentu dengan mitra kerja sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pesan yang sama juga diutarakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Keduanya, lanjut Yuyu, menekankan agar TNI AU menjaga amanah yang telah dipercayakan demi pengembangan pertahanan udara.

Setiap pengadaan barang dan jasa harus berpedoman pada prinsip efektivitas dan interoperabilitas antara ketiga angkatan. Pelaksanaannya pun mesti dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena itu, Yuyu Sutisna menegaskan, tidak boleh ada penyelewengan anggaran dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun.

"Dari berbagai penekanan yang telah disebutkan, kita menyadari bahwa poin yang terus berulang menjadi penekanan para pimpinan adalah masalah pemenuhan kekuatan melalui ketersediaan dan keterbatasan anggaran yang ada," ungkap Yuyu Sutisna.

"Maka, tidak boleh ada penyelewengan anggaran dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun," lanjut dia.

Rapim TNI AU Tahun 2020 diketahui mengangkat tema "TNI Angkatan Udara Profesional, Militan, dan Inovatif sebagai Garda Terkuat dan Terunggul Tentara Nasional Indonesia".

Adapun Rapim TNI AU Tahun 2020 juga dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Politik dan Pertahanan Bappenas Slamet Sudarsono, Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Sudarso, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akutanbilitas dan Pengawasan di Kemenpan RB Ronald Andrea Anas.

Jumlah peserta rapim total terdapat 236 orang perwira tinggi TNI AU.