Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pendekatan keamanan merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah masih terus menyiagakan personel TNI-Polri di Papua, namun sifatnya hanya sementara.

"Pendekatan Papua itu sebenarnya prinsipnya membawa kesejahteraan fisik maupun non fisik, pendidikan, jalan, infrastruktur dan lainnya. Pendekatan keamanan ini dijadikan untuk menyelesaikan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Ia mengatakan, penyiagaan aparat keamanan perlu dilakukan karena situasi muncul kerap mengganggu rasa aman masyarakat.

"Maka sementara memang harus dilakukan dengan cara pengamanan tapi sifatnya sementara. Karena itu kalau situasinya sudah kondusif maka tentu keamanan ini akan ditarik," kata dia.

Hal ini, kata Ma'ruf, senada dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Sebab, penanganan melalui pendekatan keamanan di Papua juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

"Kalau pun dilakukan terpaksa, untuk membuat keadaan kondusif sementara sifatnya. Mengondisikan dengan baik,"pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, penambahan pasukan ke Papua Barat untuk menciptakan ketenangan bagi masyarakat.

Moeldoko meminta penambahan pasukan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif.

"Justru penambahan pasukan itu, baik polisi maupun TNI, tujuannya ingin memberikan rasa tenang, gitu ya. Bukan upaya untuk menekan, enggak," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Moeldoko menilai penambahan pasukan ini wajar mengingat baru saja terjadi kerusuhan di sejumlah wilayah di Bumi Cendrawasih. Dia menjamin, aparat keamanan akan melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah kerusuhan tidak kembali terjadi.

Oleh sebab itu, dia meminta warga Papua tak perlu cemas dengan penambahan pasukan tersebut.

"Kami menginginkan penambahan kekuatan dalam rangka masyarakat itu biar tenang. Jangan dibalik-balik, merasa enggak aman, jangan. Salah itu pemahamannya," ujar Moeldoko.

"Karena masyarakat di Papua kan banyak. Bukan hanya Papua, masyarakat etnis-etnis yang lain kan juga banyak. Maka, semua warga yang ada di Papua harus merasa aman, begitu," katanya.

Polri sebelumnya telah mendatangkan pasukan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 personel untuk membantu mengamankan sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pasca-demonstrasi.

Demonstrasi tersebut sempat membuat kerusuhan di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.