Salin Artikel

Ratusan Petahana Berpotensi Ikut Pilkada, Kemendagri Siapkan Plt

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan sementara tugas kepala daerah petahana yang kembali mengikuti pilkada.

Plt kepala daerah bisa diambilkan dari wakil kepala daerah atau pejabat lain di daerah.

"Bagaimana kalau kosong kepala daerahnya? Kan ada Plt. Kalau wakil kepala daerahnya tidak maju (pilkada), maka otomatis wakil kepala daerahnya yang menjabat Plt kepala daerah," ujar Bahtiar kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Sementara itu, jika kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana sama-sama maju di pilkada, maka posisi Plt bisa diisi oleh pejabat daerah.

"Jika keduanya (kepala daerah dan wakil) sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada, maka untuk kabupaten/kota aturannya Plt adalah pejabat tinggi pratama. Artinya minimal pejabat eselon II. Kalau untuk gubernur aturannya (Plt) adalah pejabat tinggi madya," kata Bahtiar.

Lebih lanjut, Bahtiar mengungkapkan jumlah pasti petahana yang dipastikan maju kembali di Pilkada 2020 baru bisa dipastikan pada Juli 2020.

Berdasarkan tahapan, program dan jadwal pilkada 2020, pendaftaran calon kepala daerah dijadwalkan pada 16-18 Juni.

Kemudian penetapan calon kepala daerah peserta pilkada 2020 dijadwalkan pada 8 Juli.

"Saya belum tahu pastinya, tunggu bulan keenam (dan ketujuh). Kalau data potensi yang ada saat ini kan baru berdasarkan laporan Bawaslu RI kepada kami. Artinya belum tentu terjadi, " tutur dia.

"Jadi potensi petahana akan maju lagi 224 orang. Tetapi apakah benar terjadi nanti kita lihat nanti, " tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 224 petahana (kepala daerah incumbent) yang berpotensi mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Sehingga, Tito memperkirakan akan ada banyak Plt kepala daerah karena kondisi ini.

"Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, sebanyak 224 incumbent berpotensi kembali mencalonkan diri," ujar Tito sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Selasa (27/1/2020).

Nantinya, lanjut dia, begitu mereka (petahana) mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada, maka posisinya akan digantikan sementara waktu oleh Plt kepala daerah.

"Nanti ada 224 incumbent, begitu mereka mendaftar, maka akan di Plt kan. Kira-kira berarti akan ada banyak Plt," ungkap Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September mendatang.

Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.

Adapun DP4 yang diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 jiwa yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan.

Jumlah ini tersebar di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/20562281/ratusan-petahana-berpotensi-ikut-pilkada-kemendagri-siapkan-plt

Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke