Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Malaysia dan Filipina agar mengimplementasikan kesepakatan trilateral yang pernah dibuat pada 2016 silam.

"Minta Malaysia untuk mengimplementasikan kerja sama yang sudah pernah kita sepakati," ujar Charles di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komas HAM), Jakarta, Senin (27/1/2020).

Dalam perjanjian itu, baik Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat menjalin kerja sama melakukan patroli bersama di perairan yang dianggap rawan.

Karena itu, pemerintah harus mendesak Filipina dan Malaysia untuk menjalankan apa yang sudah disepakati bersama.

Seperti menggelar patroli bersama, berbagi data atau informasi inteljen, patroli udara, hingga menempatkan penjagaan yang melewati jalur rawan.

"Nah ini harus ditingkatkan lagi, sehingga ke depan tidak ada lagi (penculikan) dan mempersulit kegiatan Abu Sayyaf," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, dirinya akan segera bertolak ke Malaysia.

Agenda pertemuan dengan Pemerintah Malaysia itu disebutkan membahas soal penculikan WNI di Perairan Sabah, Malaysia, yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf.

"Dalam waktu dekat kami ke sana (Malaysia) bahas Abu Sayyaf. Kita terus mengejar Abu Sayyaf," kata Mahfud dalam diskusi 'Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia' di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia mesti punya komitmen yang sama terhadap penculikan yang dilakukan Abu Sayyaf.

Sebab, kata Mahfud MD, penculikan terhadap WNI beberapa kali terjadi di perairan Malaysia atau Filipina.

"Kita harus punya pandangan yang sama tentang Abu Sayyaf. Menculik WNI di perairan Malaysia. WNI diculik selalu di perairan Malaysia atau Filipina. Tidak berani di perairan Indonesia," ujar dia.