Salin Artikel

Pemerintah Diminta Desak WHO Tetapkan Penyebaran Virus Corona Darurat Global

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diharapkan mendesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menetapkan kasus persebaran virus corona asal Wuhan, China sebagai kondisi darurat global.

Hal itu menyusul penyebaran kasus ini yang kian cepat dan masif.

“Kita harus mendesak agar WHO mengubah posisinya yang tadinya, katanya ini bukan suatu virus yang membahayakan dunia, untuk menjadikan (virus) itu membahayakan dunia,” kata pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, kepada Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Berdasarkan perkembangan terakhir, tak kurang dari 80 orang meninggal dunia dan 2.300 orang lainnya terjangkit virus baru ini.

Selain itu, virus ini juga telah menyebar ke-12 negara antara lain Vietnam, Jepang dan Amerika Serikat.

Menurut dia, sulit bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain melarang Warga Negara China masuk negara mereka bila tidak ada pernyataan resmi dari WHO yang menyatakan virus ini menjadi ancaman global.

“Karena kalau itu dilakukan (melarang WN China masuk) melanggar hak asasi manusia,” kata dia.

Meski demikian, Hikmahanto menambahkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi masih tetap dapat melarang WN China masuk ke dalam negeri dengan pertimbangan alasan keamanan negara.

Sekali pun ke depannya akan muncul anggapan adanya ‘diskriminasi’ terhadap WN China yang hendak masuk ke dalam suatu negara.

Meski demikian, ia menilai, hal itu masih dapat dimahfumi, termasuk oleh Pemerintah China itu sendiri.

“Untuk sementara pasti enggak ada (dampaknya terhadap hubungan bilateral), karena dari pemerintah China paham juga menghadapi masalah yang katakan lah mereka sendiri tidak bisa tanggulangi. Jadi, menurut saya enggak sih seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, seperti dilansir dari New York Times, WHO belum menyatakan persebaran virus corona sebagai kondisi darurat global.

Meski pun kasus penyebaran penyakit ini sudah keluar China.

“Pada saat ini, tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia di luar China. Namun itu tidak berarti itu tidak akan terjadi,” ucap Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kamis (23/1/2020).

“Jangan salah. Kasus ini darurat di China, tetapi belum menjadi darurat kesehatan secara global. Mungkin, belum menjadi satu (kondisi darurat global),” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/12183211/pemerintah-diminta-desak-who-tetapkan-penyebaran-virus-corona-darurat-global

Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke