Komnas HAM Minta Penyelesaian Kasus Tragedi Semanggi Tak Lagi Diributkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik meminta teknis penyelesaian kasus Tragedi Semanggi I dan II tak lagi menjadi polemik.

"Kita katakan, sudahlah kita enggak usah berpolemik lagi hal-hal yang teknis. Karena itu teknis, selesaikan saja. Langkahnya kan sudah ada," ujar Taufan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Taufan menjelaskan upaya teknis penyelesaian juga sudah diusulkan Menko Polhukam, Mahfud MD. Yakni jalur yudisial dan non yudisial.

Ia juga mengklarifikasi terkait pernyataan kontroversi Jaksa Agung ST Burhanuddin saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR pada pertengahan Januari kemarin.

Saat itu Jaksa Agung sempat mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat, merujuk pada rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh DPR pada 2001.

Menurutnya, perbedaan pendapat menjadi hal biasa dalam suatu dinamika.

"Ya biasalah, dalam satu dinamika tertentu kadang-kadang ada sedikit perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi secara substansial semua pihak sepakat untuk terus mencari solusi," katanya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyebut semua pihak telah saling berkomitmen untuk mengambil langkah penyelesaian kasus Tragedi Semanggi I dan II.

"Itu semua tadi kita bicarakan berada di koordinasi Pak Menko. Nanti semua pihak dengan Pak Menko kita akan duduk bersama. Dengan DPR kita akan duduk bersama," ungkap Amiruddin.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Hal ini disampaikan Burhanuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi III pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM.

"Peristiwa Semanggi I, Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Kendati demikian, Burhanuddin tak menyebutkan, kapan rapat paripurna DPR yang secara resmi menyatakan peristiwa Semanggi I dan II tak termasuk pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, DPR periode 1999-2004 pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM.

Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II yang menyatakan sebaliknya.