Temui Wapres, PGRI Minta Zonasi Sekolah dengan Kebijakan Pemerintah

Hal tersebut disampaikan Pengurus PGRI saat menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

"Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi tidak disamaratakan dengan kebijakan pemerintah," ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyid.

Menurut dia, terkait zonasi sekolah, banyak sekali faktor yang dapat memengaruhi di setiap daerah.

Faktor itu antara lain permasalahan geografis, penyebaran sekolah, dan beberapa hal lainnya. Setiap daerah, memiliki kondisi yang berbeda.

Oleh karena itu, ia pun berharap agar daerah dapat diberikan kewenangan dalam mengatur sistem zonasi.

"Daerah perlu diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur, agar yang disebut dengan persamaan, pemerataan dan kualitas itu bisa didorong bersama," kata dia.

Diketahui, pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Penerapan sistem zonasi membuat sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari di dekat sekolah.

Calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut.

Setelah 90 persen kuota siswa baru tercapai dari pendaftar yang berdomisili di sekitar sekolah, 10 persen sisanya dibuka untuk pendaftar yang berasal dari luar daerah zonasi.

Namun, masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi jika mengacu pada Pasal 16 Ayat (6) Permendikbud 14/2018 ini.

Sebanyak 10 persen siswa dari luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 persen untuk mereka yang berprestasi, 5 persen yang lain diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus.

Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua/wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial.