Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui kelompok buruh belum puas dengan proses penyusunan dan substansi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Moeldoko mengaku sudah bicara langsung dengan kelompok buruh yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR menolak UU sapu jagat tersebut.

"Saya diskusi dengan teman-teman dari berbagai perserikatan buruh, intinya dari mereka belum puas dengan proses legislasi ini karena menurut versi mereka belum banyak diajak bicara tentang substansi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sangat mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

Dalam rapat kabinet, Presiden bahkan sudah menekankan agar jajarannya terus melakukan diskusi dengan berbagai kelompok terkait yang akan terdampak dengan Omnibus Law ini.

Moeldoko menyebut, pada dasarnya Omnibus Law ini disusun untuk sama-sama menguntungkan buruh maupun pengusaha.

"Kita ingin cari titik keseimbangan baru yang pas, yang baik untuk temen-temen pekerja, dan yang baik untuk pengusaha. Mencari titik keseimbangan ini melalui upaya bersama, tidak bisa satu pihak, tetapi kedua belah pihak memiliki semangat yang sama," kata Moeldoko.

Terkait buruh yang justru merasa dirugikan dengan Omnibus Law ini, menurut Moeldoko hal tersebut disebabkan karena substansi dari aturan ini belum tersampaikan dengan baik.

Untuk itu, Moeldoko memastikan nantinya akan ada pertemuan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk kelompok buruh.

"Substansinya agar tidak simpang siur, karena kesimpangsiuran yang membuat teman-teman pada demo," kata dia.

Namun saat ditanya kapan pertemuan itu akan digelar, Moeldoko meminta wartawan bertanya kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga sendiri sebelumnya mengklaim sudah bertemu dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia juga mengklaim buruh telah menerima aturan yang ada di Omnibus Law tersebut.

Ia mengatakan, dialog itu dilakukan dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh hingga 4 sampai 5 kali pertemuan. Dia menyebut hampir semua kelompok pekerja yang diajak bicara telah menyambut baik rencana pemerintah ini. 

"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima omnibus law ini dan mereka menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Namun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membantah pernyataan Airlangga.

“Saya terkejut dengan pernyataan tersebut. Sekarang saya mau tanya, konfederasi buruh mana yang sudah setuju?" ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2020).

Andi menyarankan sebaiknya pemerintah berkomunikasi dengan buruh sebelum merumuskan aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Namun, menurut dia, buruh malah tidak dilibatkan dalam penyusunan Omnimbus Law tersebut.

Akhirnya pada Senin hari ini buruh menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR.