Salin Artikel

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya mendukung upaya sinergi pengawasan perbatasan yang kerap menjadi jalur penyelundupan narkotika.

Hal tersebut disampaikan seusai pertemuan antara Mendagri Tito Karnavian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor Kemendagri, Senin (20/1/2020).

"Kami mendukung usulan Pak Kepala BNN dan tim supaya nanti ada sinergi bagaimana lembaga-lembaga terkait di Pos Lintas Batas Negara itu bisa menjadi tim yang terpadu (dalam mengawasi peredaran narkoba)," ujar Bahtiar.

Kemendagri menyatakan dukungan penuh terhadap program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Pak Mendagri menyambut baik kunjungan dari Pak Kepala BNN beserta jajaran, saya kira ini hubungan yang sangat baik, dan Mendagri mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN soal rencana aksi terpadu tadi, rencana aksi daerah dalam hal P4GN,” kata Bahtiar.

Sebelumnya, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, pihaknya melaporkan potensi penyelundupan narkoba lewat daerah perbatasan saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (20/1/2020).

Utamanya, penyelundupan narkoba lewat jalur laut.

"Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi serangan narkoba dari luar negeri. Bagaimana yang paling penting (menjaga) daerah kita, terutama wilayah laut yang 80 persen transportasi narkoba itu masuk melalui sana," ujar Arman di Kantor Kemendagri.

"Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi kalau disampaikan tadi perbatasan, bukan hanya line border-nya, tetapi juga sea port border yang harus kita awasi," lanjut Arman.

Karena itu, kata Arman, pemerintah saat ini fokus untuk mengawasi secara ketat sejumlah daerah perbatasan prioritas.

Misalnya, daerah pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Lampung.

"Terus ke atas ke arah Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau. Nah, ini adalah perbatasan yang sangat rawan yang kita anggap daerah merah. Ini yang menjadi prioritas kita," ungkap Arman.

"Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan TNI AL, Bakamla, KKP, kepolisian, juga stakeholder yang lain, termasuk para nelayan kita," lanjut dia.

Arman menambahkan, serangan penyelundupan narkoba dari luar negeri diperkirakan belum akan mereda.

"Kalau kita tidak waspada maka semua yang sudah kita lakukan menjadi percuma karena narkoba adalah salah satu musuh kita bersama. Kita perlu menyinergikan pengawasan di wilayah perbatasan untuk melindungi masyarakat kita dari narkoba yang datang dari luar negeri," tuturnya. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/17094721/kemendagri-dukung-usulan-bnn-soal-sinergi-pengawasan-narkoba-di-perbatasan

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke