Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya mendukung upaya sinergi pengawasan perbatasan yang kerap menjadi jalur penyelundupan narkotika.

Hal tersebut disampaikan seusai pertemuan antara Mendagri Tito Karnavian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor Kemendagri, Senin (20/1/2020).

"Kami mendukung usulan Pak Kepala BNN dan tim supaya nanti ada sinergi bagaimana lembaga-lembaga terkait di Pos Lintas Batas Negara itu bisa menjadi tim yang terpadu (dalam mengawasi peredaran narkoba)," ujar Bahtiar.

Kemendagri menyatakan dukungan penuh terhadap program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Pak Mendagri menyambut baik kunjungan dari Pak Kepala BNN beserta jajaran, saya kira ini hubungan yang sangat baik, dan Mendagri mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN soal rencana aksi terpadu tadi, rencana aksi daerah dalam hal P4GN,” kata Bahtiar.

Sebelumnya, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, pihaknya melaporkan potensi penyelundupan narkoba lewat daerah perbatasan saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (20/1/2020).

Utamanya, penyelundupan narkoba lewat jalur laut.

"Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi serangan narkoba dari luar negeri. Bagaimana yang paling penting (menjaga) daerah kita, terutama wilayah laut yang 80 persen transportasi narkoba itu masuk melalui sana," ujar Arman di Kantor Kemendagri.

"Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi kalau disampaikan tadi perbatasan, bukan hanya line border-nya, tetapi juga sea port border yang harus kita awasi," lanjut Arman.

Karena itu, kata Arman, pemerintah saat ini fokus untuk mengawasi secara ketat sejumlah daerah perbatasan prioritas.

Misalnya, daerah pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Lampung.

"Terus ke atas ke arah Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau. Nah, ini adalah perbatasan yang sangat rawan yang kita anggap daerah merah. Ini yang menjadi prioritas kita," ungkap Arman.

"Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan TNI AL, Bakamla, KKP, kepolisian, juga stakeholder yang lain, termasuk para nelayan kita," lanjut dia.

Arman menambahkan, serangan penyelundupan narkoba dari luar negeri diperkirakan belum akan mereda.

"Kalau kita tidak waspada maka semua yang sudah kita lakukan menjadi percuma karena narkoba adalah salah satu musuh kita bersama. Kita perlu menyinergikan pengawasan di wilayah perbatasan untuk melindungi masyarakat kita dari narkoba yang datang dari luar negeri," tuturnya.