Salin Artikel

Di Dewan Pers, Tim Hukum PDI-P Belum Putuskan untuk Buat Pengaduan

Namun, menurut koordinator tim hukum I Wayan Sudirta, PDI-P belum memutuskan untuk membuat pengaduan.

"DPP yang akan memutuskan, tapi kami sudah dibekali blangko. Formulirnya sebagai bukti bahwa suasana di atas sangat cair, sehingga kami dibekali ini," ujar  Wayan kepada awak media di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Wayan menjelaskan, kedatangan ke Dewan Pers untuk berkonsultasi mengenai pencemaran nama atas pemberitaan salah satu media online.

Di mana pemberitaan itu berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Komisioner Wahyu Setiawan.

Setelah selesai berkonsultasi, tim hukum akan menyerahkan hasil tersebut ke DPP PDI-P.

"Setelah konsultasi sambil memegang erat apa nasehat Dewan Pers, yaitu agar pengaduan akan kami laporkan ke DPP," ujar Wayan.

Dia mengungkapkan, DPP PDI-P dalam waktu dekat akan mengambil keputusan setelah pihaknya melaporkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada tindak lanjut. Kalau disetujui apa yang disampaikan Dewan Pers, akan menjadi kenyataan bahwa kami akan buat pengaduan. Sekali lagi putusan ada pada DPP," ucap Wayan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/14165561/di-dewan-pers-tim-hukum-pdi-p-belum-putuskan-untuk-buat-pengaduan

Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke