Cerita Ketua KPU soal Permakelaran PAW yang Diungkap Wahyu Setiawan...

Dugaan ini diungkapkan oleh tersangka kasus suap penetapan anggota DPR, Wahyu Setiawan, dalam sidang etik yang digelar oleh DKPP pada Rabu (15/1/2020).

Arief mengatakan, Wahyu tidak menyampaikan poin dugaan permakelaran itu secara spesifik.

"Sebetulnya kan hal spesifik enggak disampaikan begitu ya. Secara umum dia (Wahyu) mengatakan, ini banyak apa ya, saya lupa juga istilahnya apa dia ya," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

"Apakah makelaran atau yang lainnya saya enggak mengingat tentu ya setiap kalimat. Tetapi dia (Wahyu) selalu mengatakan, ini banyak yang anu, lah. Pokoknya banyak yang ikutlah di sini katanya, iya pokoknya ada yang kepengin ini (posisi PAW), lah," tutur Arief.

Dia kemudian menjawab informasi yang disampaikan Wahyu itu.

Kepada Wahyu, dia menegaskan jika ketujuh anggota KPU telah mengambil keputusan perihal permohonan PAW caleg di Dapil Sumatera Selatan I.

Sikap KPU tetap tegas untuk tidak mengakomodasi permohonan PAW caleg dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Usai mendengar jawaban itu, kata Arief, Wahyu memintanya untuk segera membalas permohonan PAW oleh PDI Perjuangan itu.

"Makanya, dia (Wahyu) kemudian minta 'Sudahlah kita jawab cepat saja, gitu' (permohonan PDI-P)," ucap Arief.

Arief juga mengatakan Wahyu Setiawan tidak keberatan dengan substansi dari sikap KPU yang menolak permohonan PDI Perjuangan.

"Enggak pernah dia membawa substansinya itu. Karena substansinya memang sudah sudah kami putuskan," tutur Arief.

"Yang dia (Wahyu) sampaikan kepada saya, yang penting dijawab secepatnya. Nah kami ini dalam akhir tahun itu kan banyak sekali kegiatan, makanya menjawabnya kemudian agak lambat," kata dia.

Saat dimintai pendapat tentang dugaan permakelaran, Arief mengatakan dirinya tidak pernah berpikir tentang hal seperti itu.

Dia mengaku tidak ada orang atau pihak yang menekannya selama ini.

"Maksudnya orang mencoba menekan saya kan enggak ada gitu. Jadi saya enggak pernah berpikir yang seperti itu. Yang penting bagi saya siapapun yang kirim surat kita jawab sebagaimana yang harus kita kerjakan," tuturnya.

Arief juga menanggapi informasi tentang pertemuan Wahyu Setiawan dengan utusan PDI Perjuangan setelah 7 Januari 2020.

Menurut Arief, dirinya tidak pernah mengkomunikasikan hal itu dengan Wahyu.

Dia menilai siapa pun bisa menggelar pertemuan dengan orang lain.

Terlebih jika membicarakan hal pribadi, maka pertemuan dengan pihak lain tidak perlu diungkapkan di kantor.

"Teman-teman melakukan pertemuan sendiri, maksudnya kan siapa pun bisa bertemu siapa pun gitu ya, bisa untuk urusan ini, bisa untuk urusan pribadi. Itu enggak menjadi bagian yang harus dikomunikasikan di kantor," tuturnya.

Sebelumya, tersangka kasus suap Wahyu Setiawan mengatakan, dirinya sudah curiga ketika PDI Perjuangan menanyakan tentang penetapan anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu.

Kecurigaan itu, kata Wahyu, bahkan sempat ia sampaikan ke Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

"Saya bahkan saya juga sudah menyampaikan fenomena yang sedang saya hadapi. Saya pernah menyampaikan itu kepada Pak Ketua (Arief Budiman) dan Kak Evi (Evi Novida Ginting Manik)," kata Wahyu saat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).

Menurut Wahyu, kecurigaan itu adalah adanya potensi permakelaran dalam permohonan PAW.

"Saya pernah menyampaikan di chatting saya, saya mohon surat-surat penolakan terhadap PDI-P segera dikeluarkan karena ada situasi permakelaran," tuturnya.

Wahyu menjelaskan, yang ia maksud dengan permakelaran adalah permintaan tiga orang yang menemui dirinya untuk mengupayakan penetapan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku melalui proses PAW.

Akan tetapi, Wahyu Setiawan tak menyebut detail tiga orang yang ia maksud.

"Yang saya maksud makelar ya tiga orang yang menemui saya, karena saya menyampaikan ini prinsipnya tidak bisa. Tapi ada orang orang yang memperjuangkan itu dengan berbagai cara," ujarnya.

Sementara, PDI-P telah membantah ada permakelaran dalam PAW yang diajukan pihaknya.

PDI-P menilai bahwa proses pengajuan PAW yang diajukan sudah sesuai prosedur.