Perjuangan Warga Tamansari Cari Keadilan Lewat Unjuk Rasa

Hal itu mereka lakukan untuk mencari keadilan atas penggusuran rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung 12 Desember 2019 lalu.

Unjuk rasa yang juga diikuti relawan solidaritas korban penggusuran Tamansari ini digelar beberapa kali dengan lokasi yang berbeda.

Salah satunya mereka menyambangi Kementerian ATR/BPN pada Rabu (15/1/2020).

Kedatangannya untuk meminta pernyataan tanah RW 11 Tamansari yang digusur Pemkot Bandung berstatus 'status quo' atau dalam keadaan tetap dan tidak berubah.

"Warga Tamansari meminta Kementerian ATR itu menentapkan bahwa tanah di Tamansari ini adalah tanah status quo," kata pengacara LBH Bandung Riekfi Zulfikar yang mewakili warga korban penggusuran Tamansari, saat dihubungi kompas.com, Rabu (15/1/2020).

Menurut Zulfikar, warga dan simpatisan Tamansari memang sempat mengunjungi dan bertemu Kementerian ATR beberapa hari lalu.

Namun, ia menuturkan, aksi di hari Rabu (15/1/2020) digelar hanya untuk meminta pernyataan secara tertulis pada Kementerian ATR/BPN.

"Jadi untuk butuh lebih penegasan aja dari Kementerian ATR kalau memberitahukan lah secara tertulis bahwa tanah ini belum didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bandung," ucapnya.

Usai dari Kementerian ATR/BPN, mereka juga akan menyambangi kantor Ombudsman di Kawasan Kuningan.

Tuntutannya mereka ingin ombudsman melakukan pengecekan dugaan cacat prosedur saat penggusuran.

"Rekomendasi juga. Untuk cacat prosedurnya. Ombudsman tugasnya adalah mengecek kan," ujar Feru di depan Kantor Komnas HAM, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, Ombudsman bisa melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya cacat prosedur saat penggusuran.

Maka dari itu, Feru akan menggelar aksi lagi di Ombudsman.

"Bagaimana pelanggaran-pelanggaran apa yang sebenarnya terjadi oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandung," ungkapnya.

Desak investigasi dugaan pelanggaran HAM

Sebelum ke Kementerian ATR dan Ombudsman, korban dan relawan solidaritas Tamansari juga mendatangi Komnas HAM pada Selasa (14/1/2020).

Komnas HAM didesak untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM saat aparat Kepolisian dan Satpol PP melakukan penggusuran.

"Kami sebenarnya datang ke Komnas HAM, meminta Komnas HAM lakukan investigasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pembangunan rumah deret di Tamansari, Kota Bandung," ujar koordinator aksi Tamansari Melawan, Feru Jaya di sela-sela unjuk rasa.

Menurut Feru, warga Tamansari merasa aparat kepolisian dan Satpol PP telah berlaku sewenang-wenang saat melakukan penggusuran.

Oleh sebab itu, kata Feru, warga meminta Komnas HAM untuk segera bertindak.

Lapor Komnas Perempuan

Zulfikar juga mengaku telah membuat laporan di ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terkait penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Zulfikar, selain luka-luka, peran perempuan juga banyak yang hilang akibat penggusuran itu.

"Istilahnya sudah kehilangan rumah kehilangan perannya juga sebagai perempuan itu yang kami laporkan jadi penggusuran menciptakan ruang-ruang yang tidak aman bagi perempuan," ujar Zulfikar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Zulfikar menuturkan, Komnas Perempuan menerima laporan LBH dengan baik. Serta akan segera mengeluarkan rekomendasi terkait pelaporan tersebut.

"Komnas Perempuan tadi menerima laporan kami dan sudah mencatat fakta-fakta yang kami kumpulkan mungkin proses selanjutnya mereka akan mengeluarkan rekomen dari hasil yang sudah kami laporkan tadi," ungkapnya.