DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Menghindari Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad menegaskan, penyelenggara pemilu harus mampu menghindari konflik kepentingan dan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan kecurigaan.

Hal itu disampaikan Muhammad menanggapi pengakuan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang sulit menghindari pertemuan dengan sejumlah orang terkait proses penggantian antarwaktu (PAW) Politisi PDI Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku.

"Setiap penyelenggara pemilu harus mampu menjaga potensi konflik kepentingan dalan peraturan DKPP itu jelas dikatakan. Supaya menghindari pertemuan-pertemuan di luar lembaga atau kantor-kantor yang dietapkan agar tidak ada kecurigaan," kata Muhammad di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

Muhammad menuturkan, DKPP pun mempertanyakan alasan Wahyu tersebut. Menurut dia, Wahyu seharusnya bisa mencegah pertemuan-pertemuan itu.

Muhammad mengatakan, DKPP akan mendalami pertemuan Wahyu dengan pihak-pihak terkait kasus PAW karena berpotensi melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

"Beliau sulit untuk menghindari pertemuan-pertemuan itu. Sehingga kemudian majelis dalami, kenapa Anda tidak mencegah konflik-konflik kepentingan itu, karena itulah yang terkait kode etik," kata Muhammad.

Diberitakan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengaku dalam posisi sulit untuk menghindari pertemuan dengan sejumlah orang yang sempat mengupayakan proses penggantian antarwaktu (PAW) Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku.

Sebab, beberapa orang yang menemuinya di luar kantor KPU itu adalah teman baiknya.

Hal ini dikatakan Wahyu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

"Saya dalam posisi yang sulit karena orang-orang, ada Mbak Tio (Agustiani Tio Firdelina, tersangka yang juga orang kepercayaan Wahyu), Mas Saeful (tersangka, diduga pemberi suap), Mas Doni (advokat) itu kawan baik saya," kata Wahyu.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful sudah ditahan KPK setelah terjaring lewat operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020) lalu. Sedangkan, Harun disebut telah terbang ke Singapura dua hari sebelum OTT dilakukan.