Aturan Keserentakan Pemilu Digugat ke MK, KPU: Kami Harapkan Ada Evaluasi Mendalam

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Viryan Azis menanggapi uji materi terkait peraturan keserentakan pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU melihat apapun upaya untuk mengevaluasi (aturan pelaksanaan pemilu), kita berharap dilakukan secara mendalam dan dilakukan dengan semangat konsolidasi elektoral yang baik," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

"Maksudnya adalah, entah itu (sistemnya) mau dipisah antara pemilu nasional atau lokal. Atau dibuat tiga jenjang (pilpres, pileg dan pilkada), kan ada banyak opsi," lanjutnya.

KPU berharap, pengalaman pemilu serentak 2019 bisa menjadi pelajaran penting, khususnya terkait manajemen sumber daya manusia penyelenggara pemilu di lapangan.

Viryan berpendapat, sudah saatnya penyusunan Undang-undang (UU) kepemiluan mempertimbangkan aspek penyelenggara pemilu.

"Dalam ilmu SDM ini ada yang namanya pendekatan pengukuruan beban kerja. Pengukuran beban kerja seperti apa sehingga bisa dimaknai agar lebih manusiawi. Ke depan saya piikir perlu (dilakukan)," tutur Viryan.

Sebelumnya, Perludem mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke MK.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan Perludem meminta MK menafsirkan konstitusisionalitas pemilu serentak dengan lima kotak.

"Dengan fakta-fatka dan argumentasi hukum baru dalam pandangan Perludem dan didukung ahli yang kita hadirkan, kami memandang pemilu serentak 5 kotak tidak mampu memenuhi asas kepemiluan yang dikehendaki putusan MK terdahulu," ujar Titi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Dalam putusan terdahulu, MK memandang keserentakan pemilu bertujuan memperkuat sistem presidensial dan menegaskan efisiensi pelaksanaan pemilu.

"Namun, dalam praktiknya (pemilu serentak) kurang manusiawi dari sisi beban," lanjut Titi.

Sehingga, Perludem meminta MK menyatakan keserentakan pemilu bisa dibagi menjadi dua.

"Kami minta bahwa mahkamah menyatakan keserentakan pemilu yang dimaksud adalah pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD dan Presiden secara berbarengan," ujar Titi.

"Lalu, dengan selang dua tahun setelahnya diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, kabupaten dan kota dan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota," jelasnya melanjutkan.

Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu mengatur bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Sementara itu, pasal 201 ayat (7) UU Pilkada menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Adapun pada Senin (13/1/2020) permohonan uji materi perkara nomor 55/PUU-XVII/2019 ini memasuki sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.