DKPP: Sidang Etik Wahyu Setiawan Tetap Berjalan Meski Mundur dari KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tetap akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik, meskipun Wahyu telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Pengunduran diri itu adalah haknya saudara WS (Wahyu Setiawan) secara administrasi kepada presiden, tetapi WS sepanjang belum diberhentikan dalam sebuah surat keputusan, itu masih sebagai komisioner, sebagai anggota KPU," kata Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Muhammad mengatakan, DKPP sudah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan teradu yaitu Wahyu Setiawan dalam sidang etik.

Kemudian, pihak pengadu dalam hal ini adalah Bawaslu dan KPU akan turut dihadirkan.

"Sudah, kita sudah menyampaikan kepada KPK, sampai dengan beberapa menit lalu, saya mendapat laporan dari sekretaris DKPP, bahwa pak ketua KPK itu akan memberikan konfirmasi, apakah kemudian DKPP diperkenankan untuk membawa teradu ke DKPP, atau seperti apa teknisnya," ujarnya.

Muhammad mengatakan, putusan sidang etik tersebut salah satunya dapat memberhentikan Wahyu Setiawan secara tidak terhormat, apabila terbukti melanggar sumpah atau kode etik.

Menurut Muhammad, hasil dari putusan sidang etik tersebut akan diteruskan ke Presiden Jokowi.

Ia memprediksi, surat dari DKPP terkait Wahyu Setiawan dapat dikirim ke presiden pada pekan ini.

"Putusan DKPP akan dikirim ke presiden, karena presiden kan yang menerbitkan SK pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU dan pengganti antarwaktu. Jadi, kalau misalnya Insya Allah sidangnya jadi besok, saya percaya pekan ini DKPP akan mengirim surat ke presiden mengenai putusan DKPP itu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaporkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah Wahyu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

"Terkait dugaan pelanggaran kode etik ini, kami sepakat melaporkannya ke DKPP," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Abhan menyampaikan, pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Laporan akan dilayangkan ke DKPP pada Jumat (10/1/2020) sore.

Menurut dia, ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wahyu terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

Pelaporan itu diputuskan setelah pertemuan antara Bawaslu, KPU, dan DKPP.

Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan demi menjamin kepastian status Wahyu Setiawan selaku anggota KPU.

"Harapan kami, laporan kami dapat segera diproses DKPP," ucap dia.