Salin Artikel

Jokowi Minta Dubes Jadi Duta Investasi

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Kepada para dubes yang hadir di acara itu, Presiden mengingatkan untuk terus melakukan diplomasi ekonomi di negara mereka ditempatkan.

"Saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki fokusnya di situ, diplomasi ekonomi, karena itulah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu penting sekali, para duta besar ini sebagai duta investasi," tuturnya.

Jokowi menjelaskan bahwa situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian ekonomi.

Konflik yang terjadi di sejumlah negara juga semakin bertambah dari waktu ke waktu. Seluruh negara harus menanggung dampak ekonomi atas kondisi tersebut.

"Kita tahu pertumbuhan ekonomi sulit diharapkan untuk tumbuh naik. Terakhir saya bertemu dengan bank dunia, dengan IMF sama saja. Mereka mengatakan supaya hati-hati dalam mengelola ekonomi kita," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menegaskan, di tengah situasi penuh tantangan tersebut, Indonesia harus tetap berdiri tegak dalam rangka terus memperjuangkan kepentingan nasional.

Menurut Jokowi, di sini lah peran para duta besar sebagai duta investasi.

"Tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita harus perlukan, atau menjadi prioritas," kata dia.

Pertama, Jokowi meminta para dubes fokus pada bidang investasi yang berkaitan dengan barang-barang atau produk substitusi impor. Selain itu juga bidang energi seperti minyak dan batu bara.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/11202661/jokowi-minta-dubes-jadi-duta-investasi

Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke