[POPULER NASIONAL] Telegram Kapolri soal Korupsi Dana Desa | China Menguji Pejabat Baru RI

Telegram itu berisi instruksi dalam menangani kasus korupsi dana desa serta pemerintah daerah.

Berita lainnya yakni menegangnya hubungan Indonesia-China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ketegangan hubungan itu dipicu oleh maraknya aksi pelanggaran kapal nelayan dan coast guard China yang masuk ke dalam wilayah Zona Ekonoi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Namun, ketegangan itu dinilai hanya sebagai bentuk ujian bagi pejabat baru di kabinet baru, yaitu Kabinet Indonesia Maju.

Berikut paparannya:

1. Korupsi dana desa

Telegram bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo itu diterbitkan 31 Desember 2019.

Dalam telegram tersebut, Kapolri memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk menindak pemerintah daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Itu arahan internal kepolisian. Silahkan saja disampaikan garis besarnya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono saat dihubungi Sabtu (4/1/2020).

Salah satu pertimbangan diterbitkannya telegram tersebut adalah instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim investasi demi mendukung program pemerintah.

Ada 15 arahan Kapolri yang termaktub ke dalam tiga poin besar. Pertama, arahan kepada kapolda atas penangananan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan pemda.

Kedua, melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Ketiga, melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tipikor yang lebih profesional dan berintegritas.

2. China menguji pejabat Indonesia

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, China tengah menguji pejabat baru Kabinet Indonesia Maju ihwal persoalan yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi (Joko Widodo) terkait klaim China di Natuna Utara," ucap Hikmahanto ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (5/1/2019).

Peristiwa serupa, menurut dia, pernah dilakukan China di periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kala itu, Jokowi juga dengan tegas menolak Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sebagai batas teritorialnya.

Menurut Pemerintah China, wilayah perairan Natuna masuk dalam Nine-Dash Line.

Bahkan kala itu, tepatnya pada 2016, Jokowi menggelar rapat terbatas di Natuna, di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383.

Hikmahanto pun mempertanyakan langkah yang akan diambil oleh para pejabat baru seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Kepala Badan Keamanan Laut.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna.

"Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut," ujar dia.